Manokwari - Plh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Jonson Siagian bersama jajaran hadir secara Virtual dalam kegiatan Opini Kebijakan Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kanwil Sulawesi Utara, Senin (20/03/23).
Opini kebijakan yang dilaksanakan secara terpusat di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (wamenkumham) Profesor. Edward Omar Sjarif Hiariej. Dalam kesempatan ini Wamen juga memberikan sambutan sebelum membuka jalannya kegiatan.
Dalam sambutannya Wamen mengatakan bahwasanya “Opini Kebijakan merupakan kegiatan diskusi yang digagas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang) yang sebelumnya disebut dengan Obrolan Peneliti. Dengan mengangkat isu strategis yang telah dilakukan penelitian oleh Balitbang Hukum dan HAM dan bertujuan untuk menjembatani informasi antara masyarakat sipil dan akademisi dengan pemerintah”, jelasnya.
Lebih lanjut, Opini Kebijakan ini merupakan sosialisasi hasil analisis yang telah dilakukan secara daring oleh Balitbang Hukum dan HAM. Harapannya kegiatan ini dapat memberikan output yang bermanfaat bagi masyarakat dan intervensi analitis bagi pemerintah dalam menyikapi isu yang ada, Harapnya.
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara selaku penyelenggara Opini Kebijakan saat ini mengangkat tema terkait “Hasil Survey Indeks Persepsi anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kantor Wilayah Sulawesi Utara”.
Menghadirkan Tiga Narasumber dalam kegiatan ini baik dari Akademisi maupun pemerintahan. Wakil Direktur III Universitas Samratulangi Manado hadir menjadi narasumber dalam kegiatan ini, dengan memaparkan materi terkait Pengawasan Pelayanan Publik.
Dilanjut dengan pemaparan materi dari Kanwil Sulawesi Utara dengan menyuguhkan materi terkait jenis pelayanan yang ada di Kanwil Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan Iwan Kurniawan, Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
