STAFSUS MENKUMHAM BERI PENGUATAN PEMBINAAN KINERJA ZI MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT

1

Manokwari, (03/03/2020) - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Fajar B.S. Lase melakukan lawatan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

Begitu tiba di Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Staf Khusus beserta rombongannya disambut oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba dengan prosesi adat Injak Piring sebagai simbol penyambutan bagi tamu yang baru pertama kali menginjakan kaki di Tanah Papua dan diarak kedalam kantor oleh penari sambil menarikan tarian daerah.

Dalam penyampaiannya diawal kegiatan, Kakanwil mengucapkan terima kasih kepada Staf Khusus beserta rombongannya telah tiba dan hadir di Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

Kakanwil menyampaikan bahwa ada tiga Satker di Jajaran Kemenkumham Papua Barat yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK, diantaranya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Lembaga Kelas III Teminabuan.

"mengawali Janji Kinerja kita (Kanwil Kemenkumham Papua Barat) di tahun 2020 yang sudah kami ikut bersama-sama para Kakanwil pada tanggal 06 Januari 2020 yang sudah kita lanjutkan di kantor wilayah dan seluruh UPT untuk membangun Zona Integritas dalam memujudkan Reformasi Birokrasi tapi juga mendorong Kanwil dan UPT di Papua Barat bisa mencapai WBK di tahun 2020. Untuk itu tiga UPT kami sudah di survei oleh Balitbang Hukum dan HAM, dimana ketiganya memiliki nilai yang sangat baik",

Untuk mendukung ZI, Kanwil Kemenkumham Papua Barat telah menghadirkan Komisioner Ombudsman RI dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

"untuk pembangunan Zona Integritas, deklarasinya kita dihadiri langsung oleh Komisioner Ombudsman RI, Prof. Dr. Adrianus Meliala diruangan ini. Dari Kakanwil juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik dengan Gubernur, beberapa Bupati, juga DPR Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dan pihak-pihak yang lain untuk membangun sinergitas kita menuju peningkatan kinerja di tahun 2020

Agenda lawatan yang dilakukan oleh Staf Khusus seperti yang termuat di dalam Surat Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI No. SAM.UM.01.01-43 tanggal 19 Februari 2020 adalah untuk memberikan Penguatan Pembinaan Kinerja dan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

"kedatangan kami kesini adalah rangkaian dari penugasan Menteri Hukum dan HAM, dimana kita ketahui bersama Kementerian Hukum dan HAM ini sudah menetapkan sebagai kementerian yang akan men-declared Zona Integritas menuju WBK/WBBM", ujar Staf Khusus terkait maksud kedatangannya ke Kanwil Papua Barat.

Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan tindak lanjut dari Janji Kinerja pada tanggal 06 Januari 2020 di Kantor Pusat yang dilakukan oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dengan ikut menandatangani Janji Kinerja Tahun 2020.

"tanggal 06 Januari 2020, Kementerian Hukum dan HAM sudah men-declared Janji Kinerja di Kantor Pusat, dimana disitu seluruh Kepala Kantor Wilayah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Papua Barat sudah menandatangani Janji Kinerja dan harus diteruskan diseluruh satker pada Kantor Wilayah masing-masing. Jadi Kementerian Hukum dan HAM ingin supaya apa yang menjadi Janji Kinerja di Kantor Pusat itu diteruskan di Kantor Wilayah", jelas Staf Khusus terkait betapa pentingnya mensosialisasikan Janji Kinerja di masing-masing satker.

Dari ke-15 Satker yang berada di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, hanya 3 Satker yang sudah memenuhi syarat untuk diusulkan menuju WBK/WBBM.

"pada prinsipnya WBK itu seyogianya tanpa di kompetensi, semua satker di Kementerian Hukum dan HAM itu berusaha untuk bekerja dengan baik. Meraih WBK itu hanya sebuah seremoni, tetapi yang ingin kita (Kemenkumham) ciptakan itu adalah budaya kerja yang baik dan tidak berpikir korupsi tetapi memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada masyarakat. Dari 15 Satker yang ada di Papua Barat, 3 Satker per saat ini sudah memenuhi syarat untuk diusulkan", jelas Staf Khusus.

Staf Khusus juga sangat mengapresiakan capaian-capaian yang sudah ditorehkan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang dengan sigap memberikan bantuan hukum yang memadai kepada masyarakat di Papua Barat.

"sebagaimana kita ketahui, Bapak Anthonius ini adalah Putra Daerah dan konsen yang dilakukan oleh beliau ini sungguh luar biasa. Beliau ini sering jemput bola dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu contohnya adalah seorang penulis lagu Tanah Papua itu dicari dan sudah ditemukan oleh beliau dan kemudian lagunya (Tanah Papua) sedang dalam proses hak cipta", puji Staf Khusus atas torehan prestasi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selepas mengakhir kegiatan pembinaan di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Staf Khusus beserta rombongannya ditemani Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan lawatan menyambangi UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian yang berada di Kabupaten Manokwari.

Dalam lawatannya ke pulau di ujung timur Indonesia ini, Staf Khusus didampingi oleh 8 orang staf dan melakukan kunjungan selama tiga hari (3-5 Maret) di Papua Barat.

Selama di Papua Barat, Staf Khusus beserta timnya akan berkunjung ke beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian diantaranya melakukan lawatan ke UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

Turut hadir para Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas, JFT dan JFU pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat, para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian beserta pejabat strukturalnya yang berada di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)

2222222222


Cetak   E-mail