Manokwari – Kegiatan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran 2025 dan Penyusunan Rencana Penarikan Dana serta Kalender Kerja Alokasi Anggaran Tahun 2025 resmi berakhir pada hari ketiga, Kamis (19/09), di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini diikuti oleh para operator anggaran dari seluruh satuan kerja di wilayah Papua Barat, dengan dukungan tim pendamping dari Biro Perencanaan Kemenkumham.

Pada hari ketiga, Tim Subbagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Papua Barat bersama menyelesaikan verifikasi dan validasi dokumen anggaran dari masing-masing Operator Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Dengan selesainya proses ini, seluruh dokumen dari satuan kerja di Papua Barat telah memenuhi standar sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional untuk tahun 2025.

Sepanjang kegiatan supervisi ini, Tim Supervisi tidak hanya memverifikasi dokumen, tetapi juga memberikan arahan mengenai penyusunan kalender kerja alokasi anggaran untuk tahun 2025. Arahan tersebut diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenkumham Papua Barat. Dengan selesainya kegiatan pada hari ketiga, diharapkan seluruh satuan kerja di wilayah Papua Barat siap untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan di tahun 2025.

Kegiatan ini pun ditutup dengan apresiasi kepada seluruh operator dan tim pendamping atas kerja sama dan kesungguhan dalam menyusun dan memverifikasi dokumen anggaran.

Manokwari – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat mengikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H/2024 M secara virtual pada Kamis (19/09). Acara yang diadakan oleh Kemenkumham RI ini berpusat di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, dan menjadi bagian penting dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW serta mengambil hikmah dari keteladanan Rasulullah.

Peringatan ini diisi dengan ceramah agama dan doa bersama yang disampaikan oleh KH. Muhammad Syauqi MZ, di mana para peserta diingatkan akan pentingnya meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Tema yang diusung yakni, "Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan Momentum Bagi ASN Memperkuat Komitmen Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas Tahun 2045," menekankan peran vital Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala BPSDM Kemenkumham, Razilu, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta menjadi momen refleksi bagi ASN.

“Rasulullah mengajarkan kita nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kejujuran, dan kesederhanaan, yang sangat relevan untuk kita aplikasikan dalam tugas dan pengabdian sebagai ASN,” ujar Razilu.

Selain itu, para ASN diajak untuk meningkatkan empat dimensi kecerdasan—fisik, intelektual, emosional, dan spiritual—sebagaimana diajarkan Rasulullah.

"Beliau adalah sosok pemimpin yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, yang berhasil mengharmonisasikan keseluruhan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari," tambah Razilu.

Acara ini diakhiri dengan harapan agar ASN Kemenkumham dapat terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Manokwari – Mewakili Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat (Kanwil Kemenkumham Pabar), Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Kabid Zinfokim), Lexie A Mangindaan beserta Kepala Sub Bidang Intelijen (Kasubid Intelkim), Syurahbil Bais Khadafi mengikuti kegiatan rapat Forkopimda Papua Barat bersama Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan BP30KPdari ruang rapat Gubernur Papua Barat, rabu(18/09/2024).

Bertempat di ruang rapat Gubernur Papua Barat, kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah provinsi Papua Barat bersama seluruh anggota KOMINDA serta Forkopimda Papua Barat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia menjelang transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada Oktober mendatang dan Pilkada serentak pada November mendatang.

Acara diawali dengan laporan ketua panitia kegiatan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba. ⁠Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere.

Acara juga dilanjutkan dengan paparan dari Kabinda Papua Barat yang menjelaskan tentang antisipasi kerawanan menjelang transisi pemerintahan dan Pilkada serentak di wilayah Papua Barat, salah satu poin yang dibahas yaitu antisipasi kehadiran media asing yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan;

Kabinda juga meminta kepada pihak Imigrasi bersama anggota TIMPORA agar lebih mewaspadai isu tersebut, karena intelijen adalah lini terdepan dalam sistem keamanan negara.

Usai paparan Kabinda, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari beberapa instansi diantaranya :

1. Ketua BP3OKP Papua Barat tentang capaian kinerja 10 tahun Presiden Joko Widodo serta perkembangan pembangunan Papua dan Otonomi khusus,
2. Perwakilan Polda Papua Barat yang berfokus pada pemeliharaan stabilitas keamanan Pilkada di wilayah Provinsi Papua Barat;
3. Kejaksaan Tinggi Papua Barat tentang potensi money politic dalam proses pemilihan Pilkada.

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diharapkan dapat memberikan ruang serta kolaborasi antar instansi.

Menutup jalannya rapat, perwakilan panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai.

Manokwari – Kegiatan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran 2025 dan Penyusunan Rencana Penarikan Dana serta Kalender Kerja Alokasi Anggaran Tahun 2025 kembali dilanjutkan pada hari kedua, Rabu (18/09), di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh para operator anggaran dari seluruh satuan kerja di wilayah Papua Barat, bersama tim pendamping dari Biro Perencanaan Kemenkumham.

Pada hari kedua ini, Tim Subbagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Papua Barat bersama Tim Supervisi dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, melanjutkan tugas verifikasi dan validasi dokumen anggaran dari masing-masing Operator Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Sebelumnya, pada hari pertama, tim supervisi telah berhasil memeriksa dokumen dari sebagian satuan kerja. Memasuki hari kedua, proses verifikasi dokumen dilakukan lebih mendalam untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja telah menyusun rencana anggaran dan penarikan dana sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional di tahun 2025.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, Tim Supervisi juga memberikan arahan kepada para operator terkait penyusunan kalender kerja alokasi anggaran 2025. Ini bertujuan agar pelaksanaan anggaran di tahun depan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan kesiapan seluruh satuan kerja di Papua Barat dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahun 2025, serta memperkuat pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Sorong - Guna menanamkan kesadaran betapa pentingnya hak paten, Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) atau Layanan Terpadu Paten  bagi Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Aula UNIMUDA Sorong pada Selasa (17/09).

Sonya Pau Adu, Ketua Tim Administrasi Permohonan Paten DJKI saat membacakan laporan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan Layanan Paten Terpadu (Patent One Stop Service/POSS) adalah untuk meningkatkan persentase Paten yang dilindungi, memberikan sosialisasi berupa pemberian materi tentang paten, pendampingan pendaftaran permohonan paten, pendampingan penyusunan spesifikasi permohonan paten, pendampingan terkait pelayanan hukum paten, hingga pendampingan mengenai pemeliharaan paten agar paten tetap dilindungi hingga berakhirnya masa pelindungannya.

Sonya menambahkan bahwa melalui acara ini juga akan disampaikan sebanyak 8 sertifikat kepada inventor. Salah satunya yakni sertifikat paten atas nama Junaidi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua Sorong yang diserahkan secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Edward James Sinaga.

Sementara itu, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Rustamadji mengungkapkan bahwa UNIMUDA akan terus mendukung program dari DJKI yang sejalan dengan motto one stop service. Ia juga mengharapkan dukungan dari Kemenkumham bagi para peneliti di UNIMUDA sehingga boleh mendaftarkan hasil riset yang bermanfaat untuk masyarakat.

Edward J. Sinaga yang mewakili Kakanwil sesaat sebelum membuka kegiatan POSS menyampaikan agar kiranya melalui perlindungan paten, kita dapat memastikan bahwa hasil-hasil penelitian yang brilian tidak diklaim oleh pihak lain.

"Karya yang terdaftar dan diakui ini akan mendorong semangat berinovasi di kalangan civitas akademika dan berkontribusi pada kemajuan bangsa." tutup Edward.

Kegiatan yang berlansung selama 2 hari ini diikuti sebanyak 100 peserta yang berasal dari Universitas/LPPM/Sentra KI dan para inventor di Wilayah Papua Barat.