Bintuni, - Bertempat di ruang rapat bagian hukum Setda Kab. Teluk Bintuni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Bidang HAM gelar Diseminasi dan Penguatan HAM bagi 15 orang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis (25/07).

Kegiatan tersebut dibuka oleh oleh Sekretaris Daerah Kab Teluk Bintuni, Frans N. Awak didampingi oleh Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Aloysius Y. Fernandez.

Diseminasi ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021-2025 yang mengamanatkan aksi dalam (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) dapat dilaksanakan dengan optimal oleh Pemerintah Daerah.

Frans berharap kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan P5HAM bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni.

"Pemerintah Daerah melalui OPD yang ada akan terus berupaya mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Wilayah Kab Teluk Bintuni" terang Frans.

Sementara itu Aloysius berharap agar sinergi anata pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dapat terus berkomitmen dalam pelaksanaan aksi HAM yang telah ditetapkan sehingga masyarakat boleh merasakan manfaat negara dan tentunya didukung dengan pelaporan yang valid dan akuntabel atas target yang ada.

Sorong – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham), Agung Damarsasongko berkunjung ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Sorong, bahas Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), Kamis (25/07).

Jelang penyelenggaraan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum tentang Kewarganegaraan di Hotel Vega Prime, Kadiv Yankumham mengunjungi Kanim Sorong guna membahas perkembangan orang asing di wilayah kerjanya.

Kedatangan Kadiv Yankumham disambut oleh Plh. Ka Kanim, Ahmad Husny yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Kadiv Yankumham menjelaskan maksud dan tujuan kunjungannya yakni untuk sharing data orang asing. “Raja Ampat merupakan destinasi wisata yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mungkin banyak orang asing yang telah melakukan perkawinan campuran,” terang Kadiv Yankumham.

“Karena ini berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum tentang Kewarganegaraan yang akan dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum” tambahnya. Plh. Ka Kanim menyambut baik kunjungan ini dan berharap dapat berkolaborasi terkait data orang asing yang ada di wilayah kerja Kanim Sorong.

Sorong - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Kewarganegaraan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menyelenggarakan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum tentang Kewarganegaraan di Hotel Vega Prime, Jum'at (26/07).

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Soleman Lilingan dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka penyebarluasan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait tata cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Memperkuat Sistem Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, jelasnya.

Mewakili Kakanwil Piet Bukorsyom, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Agung Damarsasongko menyampaikan “Memperkuat Sistem Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda,” merupakan tema yang diangkat sesuai dengan kondisi saat ini.

“Perkawinan campuran yaitu, Warga Negara Indonesia yang kawin secara sah dengan Warga Negara Asing dapat diperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan Kadiv Yankumham, Keynote Speech Dr. Baroto, S.H., M.H. yang merupakan Direktur Tata Negara dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang hadir secara Virtual menyampaikan “Saat ini sudah menjadi hal yang lazim dimana WNI menikah dengan WNA atau sebaliknya sehingga persoalan kewarganegaraan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran dapat terselesaikan”, ucapnya.

“Salah satu persoalan dari pewarganegaraan ialah ketidaktahuan/pemahaman dari Masyarakat, maka Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi,” tambahnya. Baroto mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini karena selain memberikan perlindungan juga dapat menjaga hak mereka sehingga tidak hilang kewarganegaraannya.

Lebih lanjut peserta mendapatkan pembekalan materi dari 3 (tiga) Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yakni Fitra Serka Putra, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Raja Ampat, Budi Sri Haryanto, Analis Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Emil G. Widodo dari Kantor Imigrasi Sorong dan dimoderatori oleh Hikmah (Dosen UMS).

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan Kemenkumham Papua Barat semakin sinergi dengan instansi - instansi pemerintah lainnya dalam memberikan pelayanan Kewarganegaraan yang optimal dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hak - hak mereka sebagai warga negara.

Jakarta - Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Achmad Brahmantyo Machmud, turut berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian yang berlangsung di AYANA Midplaza Jakarta pada tanggal 23-24 Juli 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dirjen Imigrasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dimulai pada hari Selasa, 23 Juli 2024. Achmad Brahmantyo Machmud, bersama peserta lainnya, menghadiri sesi pemaparan yang disampaikan oleh ketua tim Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian. Sesi ini memberikan informasi mendalam mengenai prosedur dan kebijakan terbaru terkait alih status izin tinggal.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan Kementerian Investasi dan Kementerian Tenaga Kerja. Diskusi ini membahas berbagai aspek investasi dan tenaga kerja yang berkaitan dengan kebijakan izin tinggal. Achmad Brahmantyo Machmud dan peserta lainnya mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini.

Pada hari pertama, kegiatan ditutup dengan pengarahan internal oleh Direktur Izin Tinggal Keimigrasian. Pengarahan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan strategi yang lebih efektif dalam penerapan kebijakan izin tinggal di berbagai wilayah.

Hari kedua, Rabu, 24 Juli 2024, kegiatan diakhiri dengan penyerahan hasil kegiatan dan penyelesaian administrasi. Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian ini berjalan dengan baik dan lancar, serta memberikan manfaat besar bagi para peserta dalam memahami dan menerapkan kebijakan izin tinggal secara efektif.

Kegiatan ini diberharap dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman para petugas keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan ini diharapkan pula  adanya peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan kebijakan keimigrasian.