Jakarta- Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen (Rakordal) Tahun 2024 resmi ditutup pada Kamis (18/07) di Hotel Grand Mercure Jakarta. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta, yang juga bertindak sebagai Ketua Steering Committee dalam rapat tersebut.
Kegiatan ini di ikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat (Piet Bukorsyom), Kepala Divisi Administrasi (Edward James Sinaga), serta Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi seluruh Indonesia yang menjadi peserta dalam kegiatan.
Sebelum acara ditutup, masing-masing komisi menyampaikan hasil rapat mereka masing-masing yang berisi rekomendasi sesuai denga apa yang telah dibahas sebelumnya. Komisi I membahas tentang Perencanaan dan Keuangan, Komisi II membahas dan menghasilkan rekomendasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Barang Milik Negara, sementara itu Komisi III membahas tentang Kehumasan, SPBE dan Kearsipan.
Dalam sambutannya, Y. Ambeg Paramarta menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Tujuan utama kita adalah meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi yang mencakup 15 indeks yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan,” sampai Ambeg .
Ia juga menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang mendalam mengenai peningkatan indeks reformasi birokrasi, upaya ini tidak akan berjalan optimal.Y. Ambeg Paramarta juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan dari rakor ini.
“Rekomendasi yang dihasilkan dari rakor ini harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” ujarnya.
Adapun hasil dari tindak lanjut Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM 2024 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Perumus Kebijakan dari Biro Perencanaan dan Badan Strategi Kebijakan menjadi Rencana Aksi Dukungan Manajemen Semester 2 Tahun 2024.
Rapat Koordinasi Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024 ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dicanangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya reformasi birokrasi yang lebih baik.
