Manokwari – Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, (Anthonius M. Ayorbaba) hari ini Selasa 14/04/2020, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, (Sudirman Simanihuruk) di ruang kerjanya.
Kunjungan kali ini membahas terkait upaya mediasi yang akan dilakukan dalam penanganan penyelesaian sengketa pendirian Sinode Gereja Pantekosta di Papua Barat.
Dalam keterangannya, KaKanwil Agama menyampaikan “berkat kerjasama yang telah dilakukan selama penanganan kasus masalah sengketa pendirian Gereja Sinode Pantekosta di Papua Barat, tentu setelah kita melakukan rapat koordinasi bahwa hubungan kerjasama ini sangatlah baik. Karena kita di Kementerian Agama tidak dapat berjalan sendiri. Dengan adanya penerbitan Akta Notaris, tentu butuh koordinasi yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, bagaimana sebenarnya proses penerbitan suatu Akta, dalam hal ini Pendirian Sinode tersebut”.
Kami dari Kementerian Agama, menurut data yang ada, sebenarnya sudah sebanyak 316 Sinode yang telah didirikan, tinggal kita melaksanakan pembinaan-pembinaan saja. Kita bukanya kekurangan Sinode. Sinode yang ada saya pikir sudah cukup. Kebijakan yang di ambil Kakanwil Kemenkumham Papua barat sudah baik dan kedepan saya berharap kerjasama kita tetap terjalin baik, khususnya dalam hal penanganan-penanganan persoalan kita, kami dari sisi keagamaan, dan bapak KaKanwil Kemenkumham dari sisi Hukum, tentu kita perlu pertahankan, ucap KaKanwil Agama.
Dalam tanggapannya, KaKanwil Kemenkumham Papua Barat mengatakan, Kehadiran KaKanwil Agama hari ini menjadi suka cita bagi kami, bahwa ditengah ancaman Covid-19, tetapi koordinasi dan komunikasi tetap terjalin dengan baik. Ini menjadi penghargaan buat kami, karena sebelumnya saya juga telah mengunjungi KaKanwil Agama dalam Rapat bersama dengan Sinode Gereja Pantekosta Di Papua Barat dalam proses mediasi.
“Tentu saya bersama KaKanwil Agama Provinsi Papua Barat, akan bekerjasama dan memastikan bahwa sengketa Pendirian Sinode Gereja Pantekosta di Papua Barat akan dibahas mengikuti mekanisme dan tahapan, baik dari kewenangan Kementerian Agama maupun dari kami Kementerian Hukum dan HAM dari sisi legalitas akta itu sendiri”, ucap KaKanwil Kemenkumham Papua Barat.
“Saya berharap, karena ini gereja marilah pemimpin gereja teristimewa pimpinan Sinode Gereja Pantekosta di Papua dan Papua Barat, bisa memahami tentang kehadiran gereja itu sendiri. Mempersatukan umatnya, memberikan pelayanan yang terbaik dan tentu kita tidak berharap konflik ini berkepanjangan. Karena sebagai orang yang percaya, bahwa semua masalah bisa diselesaikan, untuk itu KaKanwil Hukum dan HAM bersama-sama dengan KaKanwil Kementerian Agama, akan intens dalam menyelesaikan masalah ini. Kita berdoa semoga semangat ini juga mendorong kita semua dalam berakhirnya Covid-19 yang menjadi ancaman dunia termasuk di Indonesia bisa segerah berakhir dan kita juga bisa menyelesaikan sengketa Pendirian Sinode Gereja Pantekosta di Papua Barat”, harap KaKanwil Kemenkumham Papua Barat.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
#KemenkuhamPASTI
