Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Anthonius M. Ayorbaba) bersama Kepala Divisi Administrasi (Jonny Pesta Simamora) dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Manokwari (Yulius Paath) mengikuti kegiatan Musrenbang SKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2021 dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah dan Daya Saing yang Didukung Sumber Daya Unggul dan Infrastruktur Kemandirian” secara video conference.
Gubernur Papua Barat yng diwakili oleh Wakil Gubernur (Mohamad Lakotani) tersebut menyampaikan harapan yang besar agar pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut boleh berjalan dengan baik demi percepatan pelaksanaan pembangunan di Papua Barat.
“Pelaksanaan ini kami lakukan dengan video conference untuk mencegah mewabahnya virus Covid-19 ini dan kami juga menyelaraskan kegiatan dengan standar protokol kesehatan di tengah mewabahnya virus covid 19.” ujar Lakotani.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan dalam perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undag Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan kepala daerah untuk wajib melaksanakan strategis pembangunan nasional. Untuk itu, Provinsi Papua Barat menetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 pada:
1. Mendorong terciptanya sumber daya masnusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan pendidikan dan aksesibilitas kesehatan;
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Memperkuat infrastruktur guna mewujudkan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang indusif dan pelayanan dasar;
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung transformasi pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan Otsus yang efektif.
Kakanwil Kemenkumham Pabar usai mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Brat yang telah mengundang Kanwil Kemenkumham Pabar dalam pelaksanaan Musrenbang Nasional sekalipun melalui video conference. Ayorbaba juga menyampaikan beberapa hal antara lain:
1. Berharap Pemda PB dapat membantu tugas-tugas Kanwil Kemenkumham Pabar melalui pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Manokwari khususnya gunung yang masih harus diratakan.
2. Kakanwil mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri PUPR yang berjani untuk membangun kembali fasilitas pemerintah yang dibakar akibat kerusuhan (19 Agustus 2019) yang sudah ditindaklanjuti dengnan bertemu dengan Wamen PUPR dan Kepala Balai Cipta Karya Prov. Papua Bara sehingga diharapkan tahun ini terdapat alokasi anggaran baik melalui ABT atau APBN-P untuk membantu menyelesaikan pembangunan Lapas Sorong mengingat Lapas sorong merupakan Lapas dengan over-crowded terbesar di Papua Barat sehingga sering muncul gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas.
“Dalam Musrenbang ini, banyak informasi pembangunan yang juga diikuti oleh Kanwil Kumham Pabar dan akan melakukan sinergitas dengan Pemerintah Daerah baik provinsi, DPR Provinsi tapi juga tingkat Kab/Kota untuk tugas-tugas pelaksanaan pemenuhan, penegakan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Provinsi Papua Barat ini bisa berjalan dalam sinergitas bersama antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham Pabar.” jelas Ayorbaba.
Kegiatan yang dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri diikuti oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan, Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Setda provinsi PB, Forkopimda, Kepala SKPD, Bupati dan Walikota se provinsi Papua Barat, serta pimpinan instansi vertikal yang berada di Papua Barat.
#BersatuMelawanCovid19
#KumhamPasti
#KanwilKemenkumhamPapuaBarat.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA" (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
