Manokwari, (27/01/2020)- Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020, monitoring belanja penanganan Covid-19, dan tata cara revisi anggaran TA 2021 secara virtual melalui aplikasi zoom.
Selain diikuti oleh seluruh Jajaran Kemenkumham, Baik Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia secara virtual Kegiatan ini juga diikuti oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang dihadiri para pegawai Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
Kegiatan virtual tersebut diawali dengan pemaparan Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 oleh Biro Keuangan. Setelah pemaparan terkait anggaran tersebut Selaku narasumber, Kepala Seksi Anggaran Bidang Hukum I DJA Kemenkeu, Edy Sudarto dalam pemaparannya menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemenkumham dalam 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 10,1%.
Edy menjelaskan bahwa pertembuhaan tersebut dipengaruhi beberapa hal yakni, kenaikan belanja pegawai juga belanja modal yang pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Penyerapan anggaran Kemenkumham dalam empat tahun terakhir dinilai semakin optimal. Termasuk pada tahun 2020, dimana ada banyak perubahan kebijakan dan anggaran dalam tempo yang sangat cepat akibat pandemi Covid-19.
"Tapi kita masih tetap bisa menunjukkan performance yang sangat bagus. Nilai-nilai kinerja kita masih tinggi. Kumham termasuk masih bisa mempertahankan nilai kinerja di tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Adapun Narasumber lainya dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta yaitu Benny Septialdi yang dalam pemaparannya menyampaikan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan terkait pelaksanaan anggaran 2021 yakni melakukan review terhadap DIPA, mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa, serta percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan SPM ke KPPN.
Sementara narasumber terakhir, Andi Permana dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu memaparkan hasil monitoring pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Dimana realisasi belanja Setjen tahun 2020 sebesar Rp 3.793,73 miliar mengalami kontraksi (0,04%) yoy dibandingkan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan realisasi pada belanja modal sebesar -0,63 persen dan belanja barang sebesar -0,41 persen.
“Capaian IKPA khusus untuk Setjen sudah sangat bagus yakni 95,61, karena harapan kami untuk kementerian/lembaga minimal 90. Indikator yang masih dapat ditingkatkan yaitu Penyampaian Data Kontrak (86) dan penyelesaian tagihan (94,8),” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa pagu Setjen Kemenkumham TA 2021 meningkat 20 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, Peningkatan terbanyak terdapat pada jenis belanja modal (53) sebanyak 31 persen.
Berkaitan dengan langkah strategis diharapakan seluruh jajaran Kemenkumham segera melakukan penelitian terhadap RKA-KL/DIPA TA 2021, dengan langkah-langkah stategis yang telah dijelas sebelumnya.
Penghujung kegiatan virtual tersebut, diakhiri dengan sesi tanya jawab guna memperjelas sekaligus mengevaluasi bersama pelaksanaan Anggaran Kemenkumham Tahun 2020.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
