Manokwari – bertujuan menelaah kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I melalui Biro Keuangan menyelengarakan kegiatan Penelaahan Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 yang dilangsungkan secaraa virtual melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (24/3). Kegiatan ini diikuti oleh Unit Eselon I, Pusdatin, dan Kantor Wilayah Kemenkumham dari setiap provinsi di Indonesia.
Sementara itu, dari Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat diwakili oleh Divisi Administrasi. Turut Hadir diantaranya Kepala Divisi Administrasi (Piet Bukorsyom) yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Andriani Gani Balanehu), serta para pegawai pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN yang mengikuti secara relay kegiatan tersebut di ruang Aula II Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Biro (Karo) Keuangan Sekretariat Jenderal (Wisnu Nugroho Dewanto). Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan, Karo Keuangan menyampaikan realisasi anggaran Kemenkumham perjenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal) tahun anggaran 2021 pertanggal 22 Maret 2021, data kebutuhan belanja pegawai Kemenkumham, dan tata cara revisi pemenuhan kebutuhan belanja pegawai.
Melanjutkan paparannya, Wisnu menjelaskan perihal penyelesaian pagu minus belanja pegawai tahun 2021. Pagu minus dapat diselesaikan dengan melalui dua acara. Pertama, mekanisme revisi DIPA yaitu berdasarkan PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Kedua, Perdirjenan Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2021, pagu minus terkait pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang melekat ada gaji untuk tahun anggaran 2021.
Setelah dilakukan pembukaan pada sore hari ini, kegiatan Penelaahan Kebutuhan Belanja Pegawai Kemenkumham Tahun Anggaran 2021 akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Adapun agendanya yaitu pembahasan kebutuhan belanja pegawai secara lebih lanjut dan terperinci.
