Manokwari – Sebagai upaya mengakselerasikan pelaksaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian Hukum dan HAM RI, maka Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencaan Kementerian Hukum dan HAM RI mengelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Triwulan IV (B12), Selasa (22/12). Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja.
Dilaksanakannya kegiatan ini sebagai langkah untuk menidentifikasi capaian dan hambatan dalam pengimplementasian reformasi birokrasi dari masing-masing kantor wilayah dan satuan kerja. Di Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pegawai dari bidang Reformasi Birokrasi secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari tempat kerja masing-masing.
Kepala Bagian Reformasi, Sri Yusfini Yusuf dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang pada tahun 2021 telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM). Sementara bagi satuan kerja yang pada tahun 2021 belum memperoleh predikat WBK/WBBM, Sri Yusfini Yusuf berharap kepada satuan kerja tersebut untuk tidak berkecil hati dan terus kosisten membangun Zona Integritas.
Dalam kesempatan ini disampaikan pula berbagai capaian Kemenkumham RI dalam upaya pelaksanaan RB dan beberapa rekomendasi perbaikan hasil evaluasi RB demi kesiapan pelaksanaan kontestasi ditahun 2022 nanti.
