Manokwari - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Slamet Prihantara siang tadi mengikuti Obrolan Peneliti (Opini) Kualitas Layanan Bantuan Hukum sebagai Perwujudan Akses Keadilan secara daring melalui zoom meeting, Selasa (15/02/2022).
Opini yang diprakarsai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Kumham) ini, diikuti oleh peserta dari masing-masing kanwil maupun UPT di lingkungan Kemenkumham RI secara daring maupun luring.
Jalannya kegiatan yang dihelat di Aula Mentaya tersebut, diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah, Ilham Djaya.
Kepala Balitbang Kumham, Sri Puguh Budi Utami dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi berharap beberapa permasalahan klasik yang kerapkali menyulitkan masyarakat memperoleh bantuan hukum agar diperbaiki sehingga masyarakat dapat menikmati bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan baik.
Adapun permasalahan dimaksudkan yakni layanan bantuan hukum belum berpihak kepada kelompok rentan, peran paralegal yang belum optimal dan persebaran OBH yang tidak merata di tiap kota/kabupaten serta akses layanan bantuan hukum secara prosedural masih menyulitkan masyarakat.
Dalam memberikan pemahaman kepada peserta, Balitbang Kumham menghadirkan 3 narasumber yakni Oki W. Budijanto selaku Peneliti Ahli Madya Balitbang Kumham, Saring selaku Plt. Kabiro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kristian selaku Dosen FH Universitas Palangka Raya.
Dengan adanya Opini Kualitas Layanan Bantuan Hukum sebagai Perwujudan Akses Keadilan, diharapkan Indonesia sebagai negara hukum dapat menegakan supremasi hukum dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.
Selain itu, memberi jaminan dan kesamaan dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan didalam UUD NRI 1945 pasal 28D ayat (1) dan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dimana negara bertanggung jawab terhadap orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
Sebagai informasi, hasil dari penelitian BPHN tahun 2021 pada 22 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan layanan bantuan hukum memperoleh index nilai 4.65 dengan kategori kualitas pelayanan prima (A) dari 159 respon. (SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
