Manokwari, - Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Divyankumham) melalui Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengadakan kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancangan Perundangan-undangan membahas Undang-Undang No.13 TAHUN 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.12 Tahun 2011. Kamis, (23/06)
Dihadiri oleh para peserta kegiatan yakni para pejabat pada Biro Hukum setda Provinsi maupun Bagian Hukum Setda Kota/ Kabupaten wilayah Provinsi Papua Barat secara virtual melalui zoom meeting, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian yang dalam kesempatan itu mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Sementara narasumber yang dihadirkan dalam tersebut yakni Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Putri Sekarinda.
Adapun materi yang dipaparkan dan dibahas bersama dalam forum tersebut meliputi; Latar Belakang Perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011, Tahapan Pembentukan Perda, Pengharmonisasian Raperda (pasal 58), Penyusunan (Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b), Pengundangan (Pasal 85 ayat (1)), Materi Muatan (Pasal 97A), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 97B), Mutatis Mutandis (Pasal 97D), Jabatan Fungsional Tertentu, Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengharmonisasian Raperda (Pasal 98 dan Pasal 99).
Turut hadir dalam giat tersebut yakni, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Nelly H. Marani, Kepala Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hamid Badila serta para staf JFT Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.(SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
