Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Sub Bidang Keuangan dan BMN mengikuti pembukaan Pengelolaan Penerimaan Hibah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual, Selasa (05/07). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan tatakelola keuangan yang baik terhadap hibah yang diberikan.
“sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM juga berkewajiban mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas administrasi keuangan termasuk penerimaan hibah sebagai pengeolaan keuangan yang baik” Jelas coordinator Tatasuaha Keuangan, Bambang Adi Sumarmo dalam laporan kegiatan yang dibacakannya.
Bambang Adi Sumarmo melanjutkan bahwa terlaksananya kegiatan tersebut sebagai respon dari masih adanya Satuan Kerja dilingkungan Kemenkumham yang belum melengkapi berkas administrasi hibah yang diterima. Maka melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman administrasi tentang hibah demi terwujudnya tertib administrasi keuangan.
Sementara itu Kepala Biro Keuanga, Wisnu Nugroho Dewanto dalam sambutannya sesaat sebelum membuka secara resmi kegiatan menyampaikan bahwa harus memastikan bahwa hibah yang diberikan tidak ada muatan politik, menganggu stabilitas keamanan, dan diterima dengan penuh kehati-hatian.
“Dalam tata kelolan pemerimaan negara yang baik termasuk hibah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme APBN sehingga tidak diberbolehkan menggelola dana gelap” terang Wisnu Nugroho Dewanto.
Dari Aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Umum, Ancelina Paseru, Kepala Sub Bidang Keuangan dan BMN, Andriani Gani Balanehu, dan para staff pada Bidang Keuangan dan BMN.(SRM)
