Manokwari,- Melalui Sub Bidang Perancang Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Papua Barat turut serta hadir dalam Penguatan dan Peningkatan Pengetahuan Harmonisasi Rancangan Peraturan per-Undang-Undangan ke- 77 Pemda Kab/Kota serentak yang digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kemenkumham RI secara virtual. Senin, (25/07).
Di ikuti melalui zoom dari Aula Kanwil Papua Barat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Yakni Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom beserta Kasubbid Peraturan Perundang-Undangan, Hamid Badila juga para staf JFU/JFT Perancang Perundang-Undangan.
Adapun hal penting terkait harmonisasi yang disampaikan oleh Dhahana Putra selaku Plt. Dirjen PP dalam sambutan pembuka pada kegiatan itu bahwa, melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah telah menetapkan suatu regulasi sebagai dasar legalitas dalam mengatur norma masyarakat.
“Harmonisasi merupakan upaya untuk menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sebagai bentuk kompetensi Perancang/Legal Drafter.” Jelasnya.
Selain itu, beberapa hal lainya juga turut disampaikan oleh Plt. Dirjen PP terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dalam sambuatannya.
Usai penyampaian sambutan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Nuryanti Widyastuti, Direktur Fasilitasi Perancang Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Adapun materinya yang dipaparkan yakni Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).
Selain dikuti secara daring oleh Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat, kegiatan tersebut juga turut di ikuti oleh perwakilan Bagian Hukum Setda Kab/Kota dari berbagai Provinsi termasuk dari Papua Barat. (SRM)
