Manokwari - Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Taufiqurrakhman melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pendaftaran Indikasi Geografis Provinsi Papua Barat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kamis (08/09) siang.
Dalam lawatan perdananya ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI yang berlokasi di Jl. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Kasubid Yanki), Achmad Djunaidi.
Kunjungan ini dalam rangka peningkatan kualitas layanan Kekayaan Intelektual oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat di wilayah kerjanya terhadap Merek dan Indikasi Geografis yang belum terselesaikan, yakni Olahan Buah Merah, Kulit Kayu Matumi Bintuni, Kopi Arabika Anggi Pegunungan Arfak dan Kakao Ransiki.
Menanggapi maksud kunjungan yang telah diutarakan oleh Kakanwil, Direktur Merek dan Indikasi Geografis (Direktur MIG), Kurniaman Telaumbanu mengungkapkan bahwa dirinya dan jajaran siap membantu dalam melakukan pendampingan peningkatan kualitas layanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Pendampingan yang dimaksudkan akan dilakukan secara daring melalui zoom meeting dengan melibatkan Tim MIG DJKI, pemerintah daerah dan masyarakat guna menyelesaikan persoalan layanan Kekayaan Intelektual di Provinsi Papua Barat.
Selain itu, terkait dengan adanya gugatan dengan logo/lambang daerah Provinsi Papua Barat, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (Direktur HCDI), yg dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif, Agung Damarsasongko menyampaikan kesediaannya melakukan pendampingan melalui tenaga ahli.
Menutup koordinasinya, Kakanwil menyampaikan terima kasih kepada Direktur Merek dan IG serta Direktur HCDI beserta jajaran yang telah menerima kunjungannya dan siap menindaklanjuti masukan dan informasi yang disampaikan.
Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan dapat terwujudnya optimalisasi peningkatan tusi sehingga kinerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). (SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
