Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat laksanakan Evaluasi Pencatatan NonTender dan Penginputan E-Kontrak Pada SPSE Kemenkumham, Kamis (06/10). Dilaksanakan secara Hybrid dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja (satker) yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, kegiatan ini terkait Realisasi Komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plh. Kakanwil Papua Barat, Jevius Jizreel Siathen, mewakili Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Kemenkumham Papua Barat. Dalam sambutannya beliau mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah hadir baik secara Luring maupun secara Daring.
Mengingat pentingnya acara ini, saya menghimbau untuk seluruh peserta baik satker maupun kanwil agar dapat mengikutinya dengan baik dan berkonsultasi dengan bagian keuangan kanwil mengenai kendala yang dihadapi dalam penginputan E-kontrak, Ungkapnya.
Kegiatan yang dipandu oleh JFT Pengelola Barang dan Jasa selaku Korwil ini membahas mengenai Evaluasi Pencatatan Nontender dan Penginputan E-Kontrak Pada SPSE KEMENKUMHAM, serta Realisasi Komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Ini merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden RI terkait Aksi Afirmasi produk dalam negeri.
Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Presiden RI memberikan arahan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah untuk evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia tanggal 24 Mei 2022 silam. Guna mendukung program ini, Kemenkumham RI membuat kebijakan kepada seluruh jajarannya baik tingkat Pusat, Kanwil dan UPT untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam menunjang kegiatan di masing-masing satker.
Kanwil Kemenkumham Papua Barat mendukung penuh kebijakan tersebut dan mendorong seluruh satker yang ada di lingkungan kanwil untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dengan melakukan evaluasi dan koordinasi secara intensive.
Demi mendapatkan realisasi PDN diatas 55% dan sesuai instruksi Eselon 1, pada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua Barat, Sub Bagian Keuangan dan BMN terkhusus UKPBJ gelar giat evaluasi Pencatatan Non Tender dan Penginputan E-Kontrak pada LPSE Kemenkumham.
Kegiatan diakhiri dengan dialog dan sharing mengenai permasalahan yang dialami masing-masing satker. Ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh satker dalam penginputan E-kontrak pada SPSE.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Bagian Umum, Ancelina Paseru, Kepala SubBagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara, Andriani Gani Balanehu beserta staf keuangan dan BMN kanwil Papua Barat. (SRM)
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
