Manokwari - Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat hadir dalam kegiatan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sesditjen Pemasyarakatan, Jum'at (14/10). Hadir secara virtual, Kemenkumham Papua Barat yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom.
Kegiatan ini Dalam rangka pemutakhiran data dukung pelaksanaan pembangunan UPT Pemasyarakatan T.A 2023 yang optimal, Maka perlu adanya keseragaman pemahaman dan percepatan dalam proses penyusunan data dukung tersebut.
Paparan materi diberikan oleh Sesditjen PAS, Heni Yuwono, dipandu oleh Dimas bagian PP Ditjen Pemasyarakatan. Dalam paparannya Sesditjen PAS menghimbau kepada seluruh peserta yang sedang melakukan pembangunan untuk memutakhirkan data dukungannya.
Dalam proses pembangunan harus bersinergi da harmonisasi antara Kadiv Administrasi, Kadiv Pemasyarakatan dan Pejabat Pembuat Komitmen. Data dukungan untuk pembangunan yang sedang berjalan dapat diajukan dalam PRA DIPA T.A 2023, jelasnya.
Untuk Kanwil Papua Barat sendiri tercatat ada 2 UPT yang melakukan pembangunan yaitu LPP Manokwari dan LAPAS Teminabuan.
Kegiatan dilanjut dengan sesi tanya jawab dan sharing kendala dalam proses pembangunan di masing-masing UPT.
Turut hadir secara terpisah Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ka. UPT LPP Manokwari, Ka. UPT Teminabuan. (SRM)
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
