JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mendapatkan pembekalan teknis dari berbagai narasumber Eksternal, penyusunan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah Semester II Tahun 2022, Kamis (24/11).
Hari kedua kegiatan Rakor, panitia menggunakan format yang sedikit berbeda. Masing-masing Pimpinan Tinggi dibekali materi berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diampu mereka. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Dannie Firmansyah, menyerap ilmu dari narasumber Perwakilan dari BAPPENAS berkenaan dengan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
Di ruang lain, Kepala Divisi Keimigrasian Victor Manurung menambah wawasan mengenai strategi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian. Narasumbernya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Divisi Administrasi Piet Bukorsyom, menerima ilmu dari Perwakilan Kementerian Keuangan tentang Strategi dan Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2023 di ruang Lotus 1 Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta.
Ada tiga poin yang dipaparkan narasumber, pertama mengenai kebijakan belanja tahun anggaran 2023, meliputi arah kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Penguatan peran APBN sesuai fungsi dasarnya serta konsolidasi fiskal berkualitas melalui mobilisasi pendapatan, spending better, pembiayaan inovatif dan sustainable.
Selain itu, ada juga pemaparan tentang alokasi anggaran Kemenkumham dan strategi belanja pelanggaran 2023.
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jonson Siagian fokus menimba ilmu dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia terkait strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Ballroom Hotel.
Pada sesi selanjutnya Pimti mempresentasikan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah kepada tim evaluator, yaitu Kepala BPSDM Kemenkumham dan Staf Ahli Bidang Transformasi Digital. Mekanisme Evaluasi dilakukan berdasarkan pada capaian Nilai IKPA, Nilai SMART, Nilai WBK Kanwil, Kepatuhan Pelaporan SAKIP, dan Nilai Target Kinerja.
Pengendalian kinerja dilakukan melalui evaluasi tim evaluator kinerja internal. Para peserta (Kakanwil dan Kadiv) dievaluasi oleh tim evaluator yang telah ditunjuk dengan materi evaluasi berupa aspek manajerial dan kepemimpinan. Proses Evaluasi dilakukan melalui aplikasi penilaian kinerja.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
