JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Kemenkumham yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta resmi ditutup, Jum’at (25/11).
Sekretaris Jendral Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto yang juga mewakili Menteri Hukum dan HAM berkesempatan menutup rangkaian kegiatan. Sebelum mengakhiri Rapat Koordinasi ini, beliau kembali menegaskan hasil dari kegiatan ini harus segera ditindaklanjuti.
"Hasil evaluasi pada Rakor Kemenkumham ini agar ditindaklanjuti dengan segera di 14 hari kerja terakhir ini sehingga kita dapat menutup Tahun 2022 dengan baik dan tanpa catatan," tegasnya.
Sekjen kemudian mengulang apa yang diinstruksikan Menkumham Yasonna H Laoly yang telah disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi.
Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya agar tidak terjadi temuan berulang BPK, intensifikasi koordinasi dan komunikasi Pimpinan Tinggi Madya, mensukseskan pencapaian 18 indikator kinerja utama Menkumham, prioritas nasional harus diselesaikan secara tuntas, khusus Ditjen sebagai pengelola PNBP diharapkan agar menggunakan PNBP secara cermat,.tepat sasaran dan dioptimalkan untuk hal-hal yang bernilai manfaat bagi masyarakat.
Sekjen menekankan atensinya pada pengaturan pengelolaan PNBP agar disesuaikan dengan ketentuan, mewaspadai dinamika tahun politik, menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan pengendalian.
Beliau juga memberikan penegasan terkait hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang. Kewajiban misalnya, Andap mewajibkan seluruh jajarannya untuk selalu sehat, percaya pada diri sendiri dan berkinerja maksimal, melaksanakan rencana kerja pemerintah dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.
Untuk larangan, Andap tegas tidak memperbolehkan insan Pengayoman untuk berpolitik praktis, gaya hidup hedonis dan berperilaku koruptif.
Sebelum resmi ditutup, Paparan hasil rumusan draft Tarja disampaikan oleh Ketua, Sekretaris dan Juru Bicara masing-masing Kelompok Kerja, termasuk Kepala Divisi Administrasi Jusman yang merupakan Sekretaris Pokja Divisi Administrasi.
Paparan Target Kinerja yang disampaikan berisi ukuran keberhasilan, target capaian, capaian kinerja. Berdasarkan presentasi yang disampaikan, diketahui bahwa Divisi Administrasi akan mengemban 10 Target Kinerja di Tahun 2023, Divisi Pemasyarakatan 9 Target Kinerja, Divisi Keimigrasian 3 Target Kinerja dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 17 Target Kinerja.
Hasil rumusan Target Kinerja itu mendapatkan tanggapan dari Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan selaku Ketua SC kegiatan.
"Tarjanya bagus," ungkapya secara singkat memberikan tanggapan pembuka.
Menurut Iwan, meskipun Target Kinerja yang ada tidak secara gamblang mengakomodir beberapa sasaran strategis, namun dia sudah melihat kedalaman kualitas dari target kinerja
"Tarja ini sudah menggambarkan dan mengadopsi Birokrasi ke depan, yakni dynamic governance perspective," menurutnya, "Sudah terlihat disusun berdasarkan adaptive policies, able people, agile process," sambungnya.
Di kesempatan itu juga, Iwan menyampaikan gambaran umum hasil evaluasi capaian kinerja Kanwil yang sebagian besar telah masuk kategori sangat baik.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
