Manokwari – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menghadiri undangan kegiatan Forum pemahaman penyusunan kebijakan teknis pembinaan perancang peraturan perundang undangan yang di selenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (DIRJEN PP RI) secara Virtual melalui aplikasi zoom, (Selasa, 06/12/2022).
Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian, Kepala Bidang Hukum, Nelly H Marani, Kepala Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hamid Badilah, Kasubid Administrasi Hukum Umum, Soleman Lilingan, seluruh pegawai Perancang Perundang-undangan dan staf kepegawaian.
Dalam sambutannya, Direktur perancang peraturan perundang – undangan, Nuryanti Widyastuti menyampaikan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi diperlukan pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil salah satu upaya yang dilakukan oleh penguatan jabatan funsional yang merupakan salah satu prioritas reformasi birokrasi.
Pembinaan PNS saat ini diarahkan kepada pengembangan potensi human capital yang mendorong agar PNS berkinerja optimal.
Kegiatan Sosialisasi hari ini juga dihadiri beberapa narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (Dadi Mulyadi) dan Kemenpan RB Repulik Indonesia (Arintha).
Dalam hal terkait rencana penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional perancang peratuan perundang undangan yang terbaru dimana :
Hal yang mendasar untuk kita semua jabatan perancang peraturan perundang- undangan adalah angka kredit. Sebagaimana angka kredit yang cukup signifikan dari konvensional ke integrasi karena ketika integrasi itu tidak lagi di nilai secara poin perpoin seperti hal nya Ketika kita dilakukan penilaian angka kredit konvensional akan dilakukan berdasrkan angka kredit. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (dadi mulyadi)
Akan dilakukan revisi PP 11/2017 jo. PP 17/2022 tentang Manajemen PNS dan PermenPANRB 13/2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan JF menjadi PP total reward namun yang perlu kita pahami bahwa tetap berbasis dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemenpan RB Repulik Indonesia (arintha)
Nuryanti widyastuti berharap semoga kegiatan ini dapat memberi informasi dan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengaplikasikannya dengan baik namun juga tetap membuka berkonsultasi berkomunikasi dengan direktorat fasilitasi rancangan peraturan daerah.
