Manokwari - Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan (RK) dan Barang Milik Negara (BMN) Smester II Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah memasuki hari kedua, Rabu (18/01). Setiap Satuan Kerja (Satker) mengikuti kegiatan ini dari ruang pertemuan Hotel Niu Aston Manokwari.
Dihari kedua, tim yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Ancelina Paseru dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Andrianj Balanehu turut serta memandu proses review terhadap satuan kerja.
Pada kesempatan ini, Satuan Kerja direviu melalui aplikasi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang didalamnya terdapat Modul GL dan Pelaporan, Persediaan BMN dan e-Rekon Kementerian Keuangan. Reviu yang dikoordinasikan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat, setiap Satuan Kerja secara bergantian direviu oleh Pembina dari eselon I yaitu Biro Keuangan, Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi serta Biro BMN pendampingan dilakukan secara virtual. Hadir pula secara langsung perwakilan dari DJPB Papua Barat dan KPPN Papua Barat yang memberikan fasilitas konsultasi bagi para peserta.
Lebih lanjut, seluruh pengelola Keuangan juga melakukan penelaahan laporan. Telaah laporan keuangan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penelaahan laporan BMN.
Sejak dimulainya kegiatan pada pukul 10:00 WIT tampak para operator tingkat Wilayah GLP dan BMN dari Unit Pelaksanan Teknis (UPT) maupun Kanwil Kemenkumham Papua Barat terlihat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan Pra Rekonsiliasi agar dapat menghasilkan laporan yang akuntabel.
