Jakarta (10/02/2023) – Gelar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (Kepmenkumham) Nomor M.HH-1.PR.03 Tahun 2023 sekaligus supervisi usulan belanja modal dan sewa tahun 2024 sub bagian program pelaporan (PPL) kolaborasi dengan sub bagian keuangan telah berlangsung selama 7 (tujuh) hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham RI.
Kegiatan ini merupakan agenda yang dilakukan oleh bagian Biro Perencanaan berkolaborasi antara bagian Program Anggaran (PA) dan Bagian Program Analisa Pelaporan (PAP).
Kegiatan diawali dengan “Pembukaan” oleh Biro Perencanaan dalam hal ini para Koordinator dari masing masing wilayah pada PAP dan PA. dilanjutkan Sambutan oleh koordinator PAP Ibu Lisca dan Ahli Muda Pemantauan Analisa dan Pelaporan (PAP), Bapak Widi yang menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini kedepannya Kantor Wilayah dan UPT mampu mendukung penerapan rencana strategis (RENSTRA) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam mewujudkan Govermance yang transparan dan akutantabel di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang di ketuai oleh Kepala Sub Bagian Program Pelaporan dan tim mendapat pembimbingan pertama selama 2 hari (06-07 Februari 2023) terkait Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah dan UPT.Di hari ke 08 sd 10 Februari 2023, Kanwil Papua Barat mendapatkan pembimbingan mengenai Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Kantor Wilayah TA 2024. Kegiatan dilakukan secara pendampingan dan sharing mengenai permasalahan apa saja yang masih menjadi kendala dalam Penyusunan LKjIP serta Pembahasan Belanja Modal dan Belanja Sewa yang disesuaikan dengan RKBMN TA 2024.
