Manokwari, - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Div Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat hadir pada rapat virtual yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI terkait penyamaan persepsi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai target kinerja Kanwil sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
Berlangsung secara virtual rapat tersebut diikuti juga oleh seluruh jajaran Div Yankum dari seluruh Kantor Wilayah di Indonesia, Adapun dari Kanwil Papua Barat khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian beserta jajaran.
Adapun hal utama yang dibahas dalam rapat tersebut yakni Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum (existing) secara faktual dengan jumlah total desa/kelurahan sadar hukum setelah hasil monitoring administratif sebanyak 6.003 (enam ribu tiga) desa/kelurahan, berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
