Manokwari – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Piet Bukorsyom selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Papua Barat di damping Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian bersama Tim Kerja Pembangunan ZI menghadiri secara virtual dari ruang rapat RB Penyampaian Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Senin (20/2/2023).
Kegiatan diawali dengan arahan Inspektur Jenderal, Razilu yang sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya, razilu menyampaikan bahwa Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan kelancaran pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Selain itu, razilu menyampaikan bahwa saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi berada pada fase akhir Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, dimana fokus pembahasannya terkait bagaimana mewujudkan World Class Government melalui Pembangunan Zona Integritas dengan tujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Melanjutkan paparannya, razilu menyampaikan beberapa catatan penting Menpan RB terhadap Pembangunan Zona Integritas yakni : Manajemen Risiko, Paparan Inovasi, Penguatan SAKIP, Komitmen dan Pemahaman, Paparan Zona Integritas dan Bukti Dukung LKE, Pengelolaan Survei, Pengelolaan Pengaduan, Interoperability Sistem Teknologi Informasi, Pembinaan oleh Kantor Wilayah serta Progres Perubahan dari WBK menuju WBBM belum signifikan..
Menutup paparannya, Razilu berpesan agar seluruh Kepala Satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap menjaga komitmen, semangat dan meningkatkan progres Pembangunan Zona Integritas serta menerapkan strategi-strategi yang efektif untuk menunjang keberhasilan satuan kerja yang dipimpin memperoleh predikat WBK/WBBM.
Usai arahan, kegiatan di lanjutkan dengan paparan materi Sosialisasi dan internalisasi petunjuk teknis tata cara pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 oleh Inspektur Wilayah VI, Luluk Ratnaningtyas dan Ketua Koordinator WBK/WBBM pada Inspektorat Wilayah VI, Dwi Ari Wibowo dan di lanjutkan dengan simulasi penilaian oleh Tim Penilai Kantor Wilayah dan Tim Penilai Internal pada aplikasi E-RB.
