Manokwari - Setelah mengalami beberapa waktu penundaan, Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat bersama Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Manokwari menggelar Rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) Tahun 2023 serta Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Jumat (24/02) pagi.
Rapat yang dihelat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Manokwari tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif bagi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KKPHAM dan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2023 di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala/Perwakilan OPD terkait yang bersentuhan dengan pelaksanaan P5HAM di Kabupaten Manokwari.
Jalannya rapat diawali dengan penyampaian laporan dari Kepala Bidang HAM (Kabid HAM) Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Aloysius Fernandez.
Aloysius mengungkapkan bahwa penilaian KKPHAM dilaksanakan saat ini merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan P5HAM yang merujuk pada pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Manokwari, Mohamad Irwanto dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, berharap kiranya sinergi yang terbangun antara Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan OPD terkait dapat mewujudkan Kabupaten Manokwari dalam meraih predikat KKPHAM pada tahun 2023.
Selepas sambutan dari Kepala BAPPEDA, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan instrumen penilaian KKPHM dari BAPEDA dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Manokwari, Anjels Nini selaku narasumber.
Adapun instrumen penilaian KKPHAM yang dijabarkan oleh narasumber yaitu Hak Atas Bantuan, Hak Atas Informasi, Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme, Laporan Hak Atas Kependudukan.
Selanjutnya, Laporan Hak Atas Kesehatan, Laporan Hak Atas Pendidikan, Laporan Hak Atas Pekerjaan, Laporan Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat serta Hak Atas Perumahan Yang Layak dan Laporan Atas Hak Perempuan dan Anak serta teknis pengisian formulir kuisioner dn pelaporan aksi HAM yang disampaikan oleh Kasubid Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Eriman Manda.
Diharapkan dengan adanya rapat ini, kiranya dapat memacu semangat OPD terkait dalam melengkapi data instrumen penilaian KKPHAM sehingga Kabupaten Manokwari dapat menggondol predikat KKPHAM pada tahun 2023.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
