Manokwari – Dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto, Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 resmi bergulir, Senin (06/03). Acara pembukaan dilangsungkan secara hibrid (daring dan luring) yang diikuti oleh setiap Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian.
Bertempat di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Papua Barat, acara pembukaan ini diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom, Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dannie Firmansyah, Kepala Bagian Program & Hubungan Masyarakat, Syaaltiel Biantong dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan BMN, Andriani Gani Balanehu.
dalam arahannya sesaat setelah membuka rakor, Sekjen Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa dalam pengelolaan UKPBJ Kemenkumham berdasarkan pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2022 berada pada tingkat kematangan level 3 (Proaktif: Kolaborasi, Penguatan Fungsi Perencanaan). Maka di tahun 2023 Kemenkumham menargetkan berada pada tingkat kematangan di level 4 ( Strategis: Inovatif, Terintegrasi, dan Strategis Mencapai Tujuan Organisasi).
Menyikapi keinginan Kemenkumham untuk naik level tersebut, Sekjen Andap Budhi Revianto dalam arahan menghimbau agar pagelaran tugas dan fungsi PPBJ di tahun 2023 ini memiliki target yang jelas, kosistensi dan memiliki komitmen moral bersama.
Dalam kesempatan ini, Sekjen Andap Budhi Revianto juga turut menyampaikan atensi yang patut menjadi perhatian bersama baik pada unit pusat dan wilayah yakni tingkatkan kepatuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pengadaan barjas, tertibkan penatausahaan persediaan asset tak berwujud, lakukan inventarisasi atas pemanfaatan asset tetap, akselerasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, dan intens melakukan pembinaan.
Menutup arahannya beliau meminta kepada seluruh peserta rakor untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik serta berpesan kepada seluruh peserta yang hadir baik yang hadir secara langsung maupun virtual untuk bersama-sama menjaga nama baik Kemenkumham.
