Manokwari – dalam rangka persiapan penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2023, Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman beserta para pimpinan tinggi, pejabat struktural dan anggota pokja Zona Integritas Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat mengikuti sosialisasi Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI), Kriteria Penilaian Tambahan dan Survei Mandiri, Senin(13/03/2023).
Sosialisasi ini diantaranya berisikan beberapa kebijakan terbaru terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari 3 Poin utama yaitu, Pengusulan ZI sesuai Permenpan Nomor 90 Tahun 2021, Pelaksanaan Survey Mandiri yang tetap dilaksanakan melalui Aplikasi Survey 3A Balitbang Kumham, dan Evaluasi ZI Menuju WBK yang dilaksanakan Mandiri.
Kegiatan yang di gelar secara daring oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI ini, diawali dengan paparan Koordinator Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Brahmantyo Agung Nugroho yang sekaligus menjadi narasumber. Brahmantyo dalam paparannya mengatakan Instansi Pemerintah mengusulkan unit/satuan kerja kepada TPN sesuai persyaratan yang diatur Permenpan Nomor 90 Tahun 2021.
Brahmantyo juga menyampaikan bahwa ada tiga tata cara evaluasi ZI pada Kemenkumham tahun 2023. Yang pertama, Kanwil mengusulkan Satuan Kerja sebanyak 50% dari jumlah satuan kerja yang sedang berproses menuju WBK/WBBM kepada Penilai Unit Utama Pembina. Selanjutnya Unit Utama Pembina mengusulkan Satuan Kerja sebanyak 30% dari jumlah satuan kerja yang sedang berproses menuju WBK/WBBM kepada Tim Penilai Internal (TPI). Terakhir, Tim Penilai Internal mengusulkan satuan kerja sebanyak 30% dari jumlah Usulan Unit Utama Pembina kepada Panel TPI.
“Apabila dalam penilaian panel diatas masih terdapat nilai yang sama pada ambang batas kuota maka satuan kerja yang memiliki nilai panel sama, dilakukan penilaian kembali melalui mekanisme rapat pimpinan dengan membandingkan nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan kualitas komponen sebagai berikut: Manajemen Risiko, Inovasi, Sarana dan Prasarana Pendukung, Materi Paparan dan Video Profil Pembangunan ZI Penerapan Manajemen Media”, tutup Koordinator RB.
Sosialisasi juga dilanjutkan dengan pemaparan terkait pemutakhiran aplikasi 3AS 2023 sebagai tools dalam pelaksanaan survei IPK dan IKM pada Kementerian Hukum dan HAM RI oleh Tari selaku ketua tim dari Badan Strategi Kebijakan.
