Kab. Teluk Bintuni – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat kunjungi Kab. Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni .(Senin, 20/03/2023).
Rombongan Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang dalam hal ini Sub Bidang Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang di ketuai langsung oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Achmad Djunaidi didampingi dua (2) orang stafnya membahas beberapa hal penting terkait program unggulan DJKI.
Tim yang tiba pukul 10.00 Wit dibintuni lansung menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Teluk Bintuni, Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Teluk Bintuni, Drs. H. Haris,Msi diruangannya.
Dalam hal ini Achmad Djunaidi selaku ketua rombongan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Kantor Wilayah yang mana dalam hal ini dalam rangka untuk pemenuhan data dukung penyusunan Deskripsi Indikasi Geografis Buah Merah Bintuni dan juga Kulit Kayu Matumi serta tindak lanjut dari permohonan Merek yang dimohonkan.
“Mohon ijin bapak, kedatangan kami pada pagi menjelang siang ini merupakan tindak lanjut dari adanya pedaftaran Merek yang telah diajukan dan juga untuk berkoordinasi guna bersama sama untuk pemenuhan data dukung Deskripsi Indikasi Geografis yang ada di Kab. Teluk Bintuni” Ujaranya
Selanjutnya tim bergerak menuju Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Teluk Bintuni, Rombongan yang tiba di sambut oleh Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan, Pius Gerald Hindom, S.TIP yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan ini Achmad Djunaidi menyampaikan terkait Program Unggulan DJKI yakni "One Village One Brand " sejalan dengan pencanangan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek.
Sebagai Informasi Program Unggulan One Brand One Village ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pendaftaran merek di masyarakat hingga level desa, dengan target setiap 1 (satu) desa memiliki 1 (satu) merek yang bertujuan meningkatkan kesadaran pelindungan KI serta menghasilkan karya-karya intelektual yang berkualitas untuk menjadi bangsa kelas dunia.
