Manokwari – Turut mendukung salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2023 yakni DJKI Aktif Belajar Mengajar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat secara aktif berpartisipasi dalam program Opera DJKI pada Senin (03/04). Kegiatan Opera DJKI seri #13 kali ini mengetengahkan pembahasan mengenai “Permohonan Terkait Hankam”.
Hadir secara virtual dari ruangan rapat Kanwil Kemenkumham Papua Barat diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Soleman Lilingan beserta para staff.
Pada Seri ke-13 Opera DKJI ini hadir sebagai narsumber yaitu Analisis Hukum Pertama pada Dit. Paten, Andrewnov M dan dimoderatori oleh Analisis Permasalahan Hukum Dit. Paten, Ariestrada.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Andrewnov M terkait Isu Pertahanan dan Keamanan Dalam Sistem Pelindungan Paten. Dalam paparannya dijelaskn bahwa pengaturan Hukum terkait Pertahanan dan Keamanan diatur dalam UU No 6 Tahun 1989 tentang Paten; UU No 14 Tahun 2021 tentang Paten; dan UU No 13 tahun 2016 tentang Paten.
Dijelaskan pula oleh Andrewnov M bahwa yang termasuk dalam invensi terkait pertahanan dan kemananan negara diantarnya invensi dibidang alat sistem utama pertahanan, senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintai, dan daya penyandian.
Berbeda pada paten pada umumnya paten pada bidang Pertahanan dan Keamanan, penetapan permohonan terhadap invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan dan keamanan negara.
