Manokwari, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Harmonisasi Pemantapan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kab. Teluk Wondama tentang Pembentukan Peraturan Kampung dan Raperda tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Penyelengaraan Tera-tera Ulang. Rabu (3/5).
Kegiatan harmonisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Nelly Marani dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Kab. Teluk Wondama dan serta Setwan DPRD Kab. Teluk Wondama juga Tim perangcang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Adapun kegiatan harmonisasi pemantapan ke 3 Raperda tersebut berlangsung dengan pemaparan hasil perubahan serta penyesuaian draft Raperda serta pembahasan bersama Raperda tentang Pembentukan Peraturan Kampung dan Raperda tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Penyelengaraan Tera-tera Ulang. Hingga berakhirnya hormanisasi siang itu, ke 3 Raperda tersebut berhasil dimantapkan dan dilakukannya penandatangan berita acara giat tersebut.
Adapun tim perancang Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang turut hadir dalam harmonisasi tersebut yakni Kasubbid Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hamid Badila serta para JFT Perancang Perundang-undangan juga JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
