Manokwari - Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melaksanakan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kaimana tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Kamis (08/06).
Bertempat diruang rapat Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah (kanwil), kegiatan pengharmonisasian Ranperda ini dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv YankumHAM), Jonson Siagian.
Dalam kesempatannya Kadiv YankumHAM mengucapkan Terimakasih telah hadir langsung di kanwil Kemenkumham Papua Barat dan kami siap memfasilitasi Ranperda Kabupaten Kaimana tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah ini, ungkapnya.
Dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kaimana, Charly Richarth E. Maipauw. “Ranperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah yang diharmonisasikan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi budaya daerah yang ada di Kabupaten Kaimana. Dengan terbentuknya Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam melestarikan kebudayaan daerah di Kabupaten Kaimana” jelasnya.
Selanjutnya, pembahasan/pemaparan hasil perubahan serta penyesuaian Ranperda Kabupaten Kaimana dijabarkan oleh Kepala Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kasubid P2HD), Hamid Badilah dan JFT Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
Keterlibatan Kemenkumham Papua Barat dalam Ranperda Kabupaten Kaimana tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah merupakan implementasi dari Pasal 58 Ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kegiatan harmonisasi ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua dengan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kaimana.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
