Manokwari – Dengan 700 lebih jumlah pegawai yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang terdiri dari jabatan, tugas dan tanggung jawab berbeda-beda dan tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis, baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi.
Hal ini tentu memiliki tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat dalam melakukan pemetaan jabatan pegawai yang diperlukan untuk menggerakan kinerja organisasi yang berpedoman pada tata nilai PASTI.
Menyikapi hal diatas, Kanwil Kemenkumham Papua Barat melalui Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT menggelar Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2023 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat menggunakan aplikasi E-ABK Kemenkumham, Rabu (14/06).
Kegiatan yang digelar diruang Aula II tersebut, dihadiri oleh pemangku jabatan pada Satuan Kerja masing-masing UPT dan Kanwil serta Sub Bagian Kepegawaian pada UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi. Kegiatan dilaksanakan secara luring maupun daring via zoom meeting.
Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Piet Bukorsyom berharap kegiatan ABK ini dapat mempermudah Kanwil Kemenkumham Papua Barat melakukan proses penataan organisasi dan manajemen kepegawaian menjadi terukur, tepat sasaran dan tepat fungsi yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, ungkap Kadivmin dalam sambutannya.
Dalam memberikan pemahaman secara komprehensif kepada peserta, Kanwil Kemenkumham Papua Barat menghadirkan narasumber dari Tim Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham, Januar Kurniawan dan Indra Dewantara selaku Analis Kelembagaan.
Usai memberikan materi kedua narasumber berdiskusi dengan para peserta dan memandu secara teknis dalam menginventarisir usulan jabatan yang dibutuhkan di satker masing-masing.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
