Manokwari – Dalam rangkah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menghadiri Rapat Entry Meeting Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2023 yang digelar oleh Inspektorat Jendral Kemenkumham secara hibrid (daring dan luring), Senin (19/06).
Mengikuti kegiatan secara virtual dari ruang Rapat Kanwil Kemenkumham Papua Barat diantaranya Kepala Kantor Wilayah (Taufiqurrakhman) bersama dengan Kepala Divisi Adminstrasi, Piet Bukorsyom, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dannie Firmansyah), Kepala Divisi Keimigrasian (Victor Manurung) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Jonson Siagian), Serta Kepala Bagian Program dan Humas (Syaaltiel Biantong).
Rapat ini dibuka langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Yayah Mariani. Dalam sambutan pengantar rapat, Yayah Mariani menyampaikan bahwa tren PTL Kemenkumham dari tahun ke tahun terus meningkat yang mana puncaknya pada semester II tahun 2022 lalu mencapai 90.80%. Lebih lanjut beliau meminta dukungan dari para Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal menindaklajuti Temuan BPK ini.
Sementara itu penanggung jawab pemeriksa dari BPK, Rosalin Boru Angin dalam penyampaian materinya menjelaskan bahwa pelaksaan tindak lanjut harus dilaksanakan sebelum 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dan tidak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi dari BPK.
