Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Divisi Keimigrasian menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Papua Barat, Rabu (05/07).
Bertempat di Ruang Sogun satu Hotel Aston Niu Manokwari, kegiatan FGD dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung yang sekaligus membacakan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa FGD yang dilangsungkan tersebut merupakan respon terhadap masifnya TPPO yang saat ini kondisinya sangat serius dan mengkhawatirkan.
“FGD ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyikapi masalah TPPO secara bersama-sama. Melalui diskusi dan pertukaran gagasan yang konstruktif, kita akan menganalisis akar permasalahan, menerapkan pendekatan yang holistik, dan mengidentifikasi solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah, memberantas dan melindungi korban TPPO” sampai Kadivim Victor Manurung.
Kolaborasi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memerangi TPPO sangat dibutuhkan saat ini. Penyelesaian permasalahan TPPO tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan butuh kerjasama yang baik antar stakeholder.
“kita perlu bekerjasama saling mendukung dan memperkuat sinergitas lintas sektoral, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum” terangnya.
Melalui FGD ini diharapkan adanya suatu rekomendasi yang berharga dan berkelanjutan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dimana rekomendasi tersebut diharapkan mampu menginformasikan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam upaya memberantas TPPO serta memberikan perlindungan bagi korban.
Setelah dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari Polda Papua Barat yakni Ibu Intan Bayduri (Ps panit 1 Unit II Subdit IV Kenakta Dirserse Kriminal Umum POLDA Papua Barat) dengan dimoderatori Bapak Lexie Aldrin Mangindaan (Kabid Perizinan dan Infokim).
Dalam diskusi dibahas terkait tinjuan singkat tentang TPPO, faktor pendorong terjadinya TPPO, peran dan tanggung jawab instansi pemerintah, upaya yang telah dilakukan hingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak menjadi kunci dalam memerangi TPPO.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama.
Turut hadir dalam kegiatan FGD ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari (Iman Teguh Adianto), Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong (Ferdy Maulana), serta perwakilan dari BIN Papua Barat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Provinsi Papua Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat, dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat.
