Manokwari, - Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat melalui jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengikuti kegiatan Rapat Persiapan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU tentang KUHP) secara virtual bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Senin (17/07).
Rapat secara daring yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham siang itu dihadiri dari ruang RB Kanwil Kemenkumham Papua Barat oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Soleman Lilingan, Kepala Subbidang Pelayanan KI, Achmad Djunaidi beserta para staf JFU dan JFT pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Dibuka oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cahyani Suryandari, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Asep Nana Mulyana menyampaikan bahwa pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) serta memberikan informasi mengenai UU KUHP kepada peserta para APH yakni jaksa, polisi, hakim, advokat, petugas pemasyarakatan, dan perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa hal tersebut merupakan mandat langsung dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly dalam rangka HDKD, di mana Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terlibat secara aktif.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut direncanakan akan difokuskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) juga rencananya akan berlangsung di Denpasar, Bali pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 mendatang.
Rencananya pelaksanaan sosialisasi ini akan diisi oleh para narasumber kompeten di bidang hukum pidana, diantaranya Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Topo Santoso, dan Dr. Yenti Garnasih.
Adapun disampaikan dalam rapat tersebut seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham termasuk Kanwil Papua Barat diharapkan untuk menyiapkan dan mengoordinasikan peserta agar dapat mengikuti giat tersebut melalui platform zoom meeting.
