Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom, Ikuti Rangkaian kegiatan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Manajemen yang dilaksanakan di Lantai 2 Hotel Grand Mercure Jakarta, Selasa (18/07).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang di wakilkan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta menutup acara Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen pada sore tadi yang telah berlangsung selama dua (2) hari mulai dari tanggal 16-18 Juli.
Dalam sambutannya Kepala BSK menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh Peserta Rakor yang telah hadir untuk membahas dan merumuskan untuk menyelesaikan setiap kendala dan kerangka masalah yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM.
“ Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang sudah memaparkan Output dari pembahasan setiap komisi, maka kita sebenarnya harus menyadari dan harus siap menerima masukan
Pemaparan Materi yang telah dibahas empat (4) Komisi mewarnai penutupan Rakor Pengendalian Dukungan Manajeman diantaranya :
- Komisi I yang membahas Bidang Prencanaan dan Keuangan menyampaikan Output
- Matriks Target capaian kinerja (12 Wilayah + 1 Pusat),matriks RB pada wilayah (4 Target)
- Surat edaran sekretaris jenderal tentang percepatan dan pengendalian kinerja perencanaan program dan anggran serta pelaksanaan anggaran
- SOP penelitian dokumen anggaran dan SOP usulan revisi belanja modal
- Pedoman penyusunan IKU manual IKU
- Mind MAP surat edaran dan Mind MAP pedoman penyusunan IKU
- Komisi II yang membahas Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menyampaikan Output;
- Kepmenkumham tentang penerimaan pegawai dilingkungan Kemenkumham
- Konsep perubahan Permenkumham pedoman pengisian jabatan atau penempatan pegawai diseluruh unit dan satuan kerja berbasis kompetensi
- Kepmenkumham tentang pedoman pembekalan Purna Bakti di kemenkumham
- Surat edaran Optimalisasi transformasi digital SDM
- Permenkumham tentang pemberian penghargaan karya dhika nagi PNS kemenkumham
- Konsep perubahan permenkumham tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan pidana
- Konsep perubahan permenkumham tentang kode etik dan perilaku
- Surat edaran pelaksanaan reformasi kultural dan struktural
- Perubahan Kepmenkumham tentang pedoman standar kompetensi jabatan
- Komisi III yang membahas Bidang SPBE, Humas, dan Umum menyampaikan Output;
- Lembar kerja evaluasi (LKE) pengelolaan kearsipan dilingkungan Kemenkumham
- Surat edaran sekretaris jenderal tentang penilaian mandiri lembar kerja evaluasi (LKE)
- Surat keputusan sekjen tentang daftar informasi public (DIP) dan daftar informasi yang di kecualikan (DIK) untuk tingkat pusat dan wilayah
- Surat edaran sekjen tentang manajemen kehumasan dilingkungan kemenkumham
- Surat edaran sekjen tentang peningkatan kematangan penyelenggaraan SPBE
- Komisi IV yang membahas Bidang Barang Milik Negara (BMN) menyampaikan Output;
- Revisi Kepmenkumham tentang SBSK dilingkungan kemenkumham sebagai dasar penyusunan RKBMN
- Pegelolaan BMN melaluai aplikasi SIPBMN ditetapkan melalui Kepmenkumham
- Ditetapkan SE tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan SOP menkanisme penetapan Pokmil
- Pelaksanaan temu bisnis tahap keenam
- Pembentukan satgas percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK terkait penetapan status penggunaa, penghapusan, BMN Kondisi rusak berat, penanganan asset tanah, dan pemanfaatan yang belum sesuai dengan ketentuan
Mengakhiri sambutannya Kepala BSK Kemenkumham berharap hasil rumusan agar dapat ditindak lanjuti sehingga dapat dibuat regulasi untuk mendorong sasaran capaian kinerja kemenkumham.
