Manokwari – Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Piet Bukorsyom mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dan Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim), Victor Manurung serta Kepala Bagian Umum (Kabagum), Ancelina Paseru mengikuti Rapat Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) di Lingkungan Kemenkumham secara daring di Ruang Rapat RB, Senin (07/08) sore.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT (Kasubag KTURT), Dwi K. Rohana, Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi (Kasubid Yantahkesrah), Marthina S. Pirade serta staf Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Ruang Rapat Biro Kepegawaian Lt.3 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan diikuti oleh Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia secara daring via zoom meeting.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham, saat ini hanya terdapat 47 Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) dari sejumlah 539 Fasyankes di Lingkungan Kemenkumham RI yang terdaftar Aplikasi RENBUT Kemenkes RI, diantaranya 2 Fasyankes pada UPT Pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Bagi Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan yang belum mendaftarkan Fasyankesnya, diminta oleh Biro Kepegawaian untuk segera mendaftarkan Klinik atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada SISDMK Kemenkes sedangkan bagi Fasyankes yang belum terdaftar pada SISDMK tidak dapat mengisi kebutuhan di RENBUT dan Fasyankes harus memiliki Ijin Operasional sebelum didaftarkan ke SISDMK.
Kanwil dan UPT Pemasyarakatan yang Fasyankesnya belum memiliki ijin operasional diminta agar membangun kolaborasi dan sinergitas antar Kemenkumham dan jajarannya dengan pemerintah daerah terkait dengan Fasyankes sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik dibidang kesehatan yang lebih baik.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan berkelanjutan terhadap JFK, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan di lingkungan Kemenkumham RI.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT “PASTI BISA”, (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
