Manokwari – Menindaklanjuti Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) oleh Inspektokrat Jenderal Kemenkumham yang telah mengukuhkan UPP pada Tingkat Kantor Wilayah, Kelompok Kerja Intelijen UPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menggelar Rapat dengan pembahasan Rencana Kerja dan Agenda Kerja, Rabu (16/08).
Bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian yang juga Ketua Kelompok Kerja Intelijen UPP Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Victor Manurung, Kepala Bidang Inteldakim, Buono Adi Sucipto, dan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Lexie Aldrin Mangindaan beserta anggota Pokja.
Kegiatan rapat dibuka langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung. Pada kesempatan ini, beliau menyampaikan bahwa rapat yang dilakukan oleh Pokja Intelijen ini penting untuk dilaksanakan karena Pokja Intelijen adalah Pokja pertama dalam pelaksaan UPP karena Pokja ini berperan dalam menyusun rencana kegiatan, melakukan kegiatan intelijen dan mitigasi.
Dalam rapat ini dibahas mengenai rencana dan agenda yang akan dilakukan oleh Pokja Intelijen baik dalam Jangka Pendek sampai Jangka Panjang. Kegiatan awal yang akan dilakukan yakni mengidentifikasi permasalahan dengan memetakan kerawanan pungutan liar di UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian, kemudian melakukan analisa kendala yang akan dihadapi saat melaksanakan agenda kerja di UPT hingga langkah-langkah dalam melakukan penyelidikan.
Sebagai Ketua Pokja, Victor Manurung meminta kepada seluruh anggota Pokja Intelijen untuk bekerja sama dengan memberikan edukasi, membuat suatu instrumen tentang upaya pengendalian, pencegahan dan tindakan pungutan liar.
Lebih lanjut beliau berharap, Pokja Intelijen dapat menjadi contoh pokja-pokja lainnya dalam melaksanakan pengendalian dan pencegahan pungutan liar di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
