Manokwari – Salah satu Upaya dalam mendukung keanggotaan penuh Indonesia di lembaga Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 2023, Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum & HAM mengikuti Diseminasi dan Pelatihan Program Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Selasa (29/08).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilaksanakan secara Hybrid. Laporan kegiatan yang dibawakan oleh Direktur Strategi Kerja Sama Internasional, Diana Soaraya Noor.
Dilanjut dengan sambutan dari Sekretaris Utama PPATK, Irjen Pol. Albert Teddy Benhard Sianipar, S.IK., M.H. Dalam kesempatan ini juga Sekretaris Utama PPATK dilangsungkan Penyerahan Buku New SRA TPPT 2023 secara simbolis.
Kegiatan dilanjut dengan diskusi Panel yang dipandu oleh Dimas Kenn. Menghadirkan narasumber dari PPATK, BI dan OJK dengan materi Internalisasi New SRA TPPT & Program Pencegahan Serta Pengawasan TPPT Pada Sektor Industri.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian didampingi staf mengikuti jalannya kegiatan secara Virtual diruang Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat.
