Manokwari - Pemenuhan data dukung dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Papua Barat. Untuk memenuhi data RKT-RB yang telah di tentukan, Sub Bagian Humas, Refromasi Birokrasi dan Teknnologi Infomasi (HRBTI) Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Pelaksaan Reformasi Birokrasi, Rabu (06/09).
Pelaksanakan Monev ini dilaksanakan dengan mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam kota Manokwari. Tim monev yang terdiri dari Plt. Sub Bagian HRBTI, Marlien Lande beserta Staf mengunjungi Bapas Kelas I Manokwari dan Rupbasan Kelas I Manokwari.
Dampak menurunnya indeks RB Kemenkumham sehingga perlunya tim RB Kantor Wilayah memberikan pendampingan sekaligus penguatan terhadap Unit Pelaksanan Teknis di daerah. Jajaran di UPT diharapkan dapat fokus memenuhi data dukung RKT-RB agar nilain indeks RB Kemenkumham dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan karena hal ini akan berdampak pada tunjungan kinerja instansi.
Walaupun belum dapat diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), UPT tetap wajib untuk memenuhi data dukung LKE WBK/WBBM.
Sekretariat RB UPT jika menemukan kendala dalam pemenuhan data dukung dapat bertanya dan menghubungi Tim RB yang ada di Kanwil Kemenkumham Papua Barat agar dapat dicari solusi bersama.
Pada kesempatan yang sama pula, tim pun kembali mengajak para operatornya untuk terus memperhatikan website UPT agar ada perbaharuan dari sisi tampilan dan isi menu yang ada di website dan juga memperhatikan pengisian dan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi di satuan kerja pada aplikasi E-RB (Elektronik Reformasi Birokrasi) milik Kemenkumham RI.
