Manokwari – Turun langsung ke UPT guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan data dukung dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Papua Barat. Untuk memenuhi data RKT-RB yang telah di tentukan, Sub Bagian Humas, Refromasi Birokrasi dan Teknnologi Infomasi (HRBTI) Kanwil Kemenkumham Papua Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Pelaksaan Reformasi Birokrasi, Kamis (07/09).
Pelaksanakan Monev kali ini dilaksanakan dengan mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam kota Manokwari. Tim monev yang terdiri dari Plt. Sub Bagian HRBTI, Marlien Lande beserta Staf mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manokwari dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Manokwari.
Tim RB Kantor Wilayah memberikan pendampingan sekaligus penguatan terhadap Unit Pelaksanan Teknis. Jajaran UPT diharapkan dapat fokus memenuhi data dukung RKT-RB agar nilain indeks RB Kemenkumham dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan karena hal ini akan berdampak pada tunjangan kinerja instansi.
Walaupun belum dapat diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), UPT tetap wajib untuk memenuhi data dukung LKE WBK/WBBM. Pada kesempatan ini Sekretariat RB UPT berdiskusi mengenai kendala yang dialami dalam pemenuhan data dukung.
Pada kesempatan yang sama pula, tim pun kembali mengajak para operatornya untuk terus memperhatikan peningkatan kematangan dalam penggunaan Teknologi Informasi seperti website UPT. Diharapkan setiap UPT dapat meningkatkan kematangan Teknologi Informasi dan juga memperhatikan pengisian dan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi di satuan kerja pada aplikasi E-RB (Elektronik Reformasi Birokrasi) milik Kemenkumham RI.
