Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat (Pabar) menggelar Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM, pada Senin (04/02). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Pabar, baik secara langsung di Ruang Pertemuan Hotel Aston Manokwari maupun secara virtual melalui zoom meeting.
Pencanangan ini merupakan komitmen yang kuat untuk memperkuat sektor layanan publik demi mewujudkan good governance dan clean government. Dalam konteks ini, P2HAM mengacu pada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit-unit di lingkungan Kemenkumham yang berdasarkan kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Pabar, Taufiqurrakhman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.
“Pencanangan dilaksanakan merupakan bukti kesiapan dan bentuk komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam melaksanakan Pelayanan dan menyatukan persepsi, visi dan misi dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Pemasyarakatan dan Keimigrasian” kata Kakanwil Taufiqurrakhman.
“Pelayanan publik berbasis HAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham. Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM” lanjutnya.
Lebih lanjut kakanwil menyampaikan bahwa Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
“ Artinya, negara berkewajiban salah satunya memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik” ungkap Kakanwil Taufiqurrakhman.
Adapun fokus Tujuan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM diantaranya: Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan; Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standar HAM; Melindungi dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek pelayanan publik; Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Manfaat Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM: Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Meningkatkan kepuasan masyarakat; Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik; Mewujudkan good governance.
Dengan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM ini, diharapkan Kanwil Kemenkumham Pabar dan seluruh jajarannya dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan kepada masyarakat, serta melindungi dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek pelayanan publik.
turut hadir dan menyaksikan pencanangan Pelayanan Publik Bebasis HAM (P2HAM) pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat diantaranya Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Jamaruli Manihuruk), kabinda Papua Barat (Mayjen TNI Daru Cahyono), Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat (Budi Santoso), Staff Ahli Pangdam Hukum dan Humaniter Kodam XVIII Kasuari, Kassubdit 3 Ditreskrimum Polda Papua barat, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan unsur pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.
Kehadiran dan Keperlibatan unsur Penegak Hukum, Forkompimda dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Bebasis HAM (P2HAM) merupakan wujud sinergitas yang dapat mendukung terlaksanakannya Pelayanan Publik Bebasis HAM (P2HAM) pada Lingkungan Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
