Manokwari - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian pemerintahan menuju good governance. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar SAKIP & Penilaian mandiri maturitas SPIP, Rabu (13/03).
Bertempat di Aula Kanwil, kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh para Operator pengelola SAKIP dan SPIP dari masing-masing Satker. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Piet Bukorsyom.
”Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian pemerintahan menuju good governance”. Ungkap Kadivmin dalam membuka sambutannya.
”Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil”, lanjutnya.
Seperti yang kita ketahui bersama, nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni 77,54 kategori BB/Sangat Baik pada tahun 2022 menjadi 77,89 kategori BB/Sangat Baik pada tahun 2023. Untuk itu, diharapkan bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat agar menjaga momentum ini dengan turut serta memberikan kontribusi positif sehingga target nilai SAKIP Kemenkumham untuk mencapai nilai lebih dari >80 kategori A/Memuaskan dapat terealisasikan tahun 2024 ini. Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja untuk memaksimalkan nilai SAKIP kedepannya.
“Selain Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik”, jelasnya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Berbeda dengan nilai SAKIP yang sedang dalam trend positif, nilai maturitas SPIP justru sedang mengalami penurunan.
Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat untuk berkomitmen kuat serta berkontribusi melalui pemenuhan data dukung dalam pelaksanaan SPIP untuk Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga mendorong peningkatan nilai yang semakin baik dari tahun ke tahun.
“Besar harapan saya agar seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat dapat memperolah nilai SAKIP dan SPIP yang maksimal guna berpartisipasi untuk mendorong kinerja Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menjadi lebih baik”. Mari kita bersama-sama “Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BERAKHLAK dengan bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel”, pungkasnya dalam menutup sambutan sekaligus membuka jalannya kegiatan.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
