Manokwari (22/03/2021)- Masih tingginya kasus penyebaran virus Covid-19 menuntut kontribusi setiap pihak untuk dapat berpartisipasi dalam upaya mengangulanginya. Maka demi mendukung Langkah strategis pemerintah dalam penangulangan penyebaran virus Covid-19, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham ) Papua Barat berusaha untuk melakukan deteksi dini penyebaran covid-19 dengan melakukan Rapid Test Antigen terhadap seluruh Pejabat, Pegawai dan PPNPN, pada Senin siang (22/03).

Bertempat di Parkiran Kanwil Kemenkumham Papua barat, sejumlah pegawai yang pada hari ini tengah menjalani work from office (WFO)  terlihat antusias mengikuti rapid test. Dua tenaga kesehatan yang dihadirkan dengan cekatan mengambil sampel dari setiap peserta sebagai bahan untuk mendeteksi apakah ada indikasi covid-19 pada diri peserta rapid test. Pengambilan sampel ini dilakukan secara bergantian sesuai dengan protokol kesehatan.

Rapid test yang dilangsungkan kurang lebih selama dua jam ini berjalan dengan lancar, meski belum semua pegawai menjalani rapid test karena terbatasnya alat test yang tersedia. Namun rapid test ini akan dilanjutkan dilain hari sehingga semua Pejabat, Pegawai dan PPNPN menjalaninya .

Selain menjalani rapid test antigen, mereka (Pejabat, Pegawai dan PPNPN) dihimbau untuk terus menjaga Kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara saat menjadi pembina Apel Pagi pada hari Senin  sebelum rapid test ini dilangsungkan.

Sementara itu di tempat terpisah Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara tengah menjalani vaksinasi lanjutan untuk kedua kali di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat. Sebelumnya Toro (sapaan Slamet Prihantara) telah menjalani vaksinasi pertama kali pada 03 Maret 2021 lalu atas undangan dari Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan (dapat dibaca melalui https://papua-barat.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/340-berita-utama/3028-penuhi-undangan-vaksinasi-dari-gubernur-kakanwil-siap-dukung-penuh-pemprov-pabar-tanggulangi-covid-19).

Beragam cara terus akan terus dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan penyebaran  virus Covid-19 terutama di provinsi Papua Barat.

Manokwari (15/03/2021)- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat menggelar Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) tahun anggaran 2021 yang diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Struktural dan Pengelola Keuangan⁣ Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Wilayah Papua Barat, Senin (15/03). Selain diikuti secara langsung sosialisasi ini juga dapat diikuti secara daring melalui zoom meting dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing masing.

Kegiatan  ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM (kakanwil kemenkumham) Papua Barat, Slamet Prihantara. Serta menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Provinsi Papua Barat.

sebelum membuka sosialisasi yg terpusat di aula II Kanwil Kemenkumham Papua Barat ini, Slamet Prihantara memberikan pemahaman bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kemenkumham yang sehat, diperlukan penerapan pelaporan suatu sistem pengendalian intern pemerintah dalam upaya meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan SPIP dalam Kementerian Hukum dan HAM di atur dalam Permenkumham nomor 33 Tahun 2013" Papar Slamet Prihantara.

Kemudian menurutnya, yang dimaksudkan dengan  pengawasan intern yaitu semua rangkaian proses audit, review, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya meyakinkan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan mencapai tolak ukur secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu yang tidak kalah penting dalam mendukung efektifitas pelaksaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yaitu adanya pengelolaan manajemen resiko sebagai proses lanjutan dari pencapaian maturinitas SPIP.

“SPIP bukan hanya menekankan pada sisi administrasi, akan tetapi perlu adanya perubahan perilaku dalam komitmen perilaku untuk Pengendalian Intern, Manajemen serta Informasi baik Pengamanan aset negara dan Peraturan Perundang – Undangan” tegas Slamet Prihantara

Lalu beliau menambahkan meski saat ini tingkat maturinitas SPIP Kemenkumham sudah berada pada level 3 yang terdefinisi telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pengendalian dan pengawasan harus pula dibarengi dengan pendokumentasian yang memadai untuk menunjukan eksistensi dalam beraktifitas untuk penghidupan yang lebih baik.

Diakhir sambutannya tersemat harapan bahwa kegiatan ini akan  memberikan dan menambah pemahaman para pegawai menggenai manajemen resiko dalam organisasi.

Dengan adanya kegiatan ini (Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko) diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta dan juga ASN dilingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua barat terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko didalam pelaksaan kegiatan, karena dengan manajemen risiko yang baik diharapkan dapat meniminalisir kesalahan secara dini. Bagi peserta semoga dapat menerapkan  apa yang yang dipeoleh melalui kegiatan pada hari ini di unit kerja masing-masing untuk menciptakan good Governance dalam membantu Kemenkumham sehingga level tingkat matuitas dapat naik ke level 4” tutupnya.

Kemudian kegiatan dilanjutkan pemapaparan materi dari para narasumber baik dari BPKP Papua Barat yang diwakili oleh Abdul Mukti dan dari Inspektorat Jenderal yang memaparkan secara lebih rinci dan gamblang bagaimana SPIP dan Manajemen Risiko dapat diterapkan. Para peserta yang hadir langsung dan yang mengikuti secara cermat memperhatikan setiap butir yang dijelaskan oleh para narasumber.

Manokwari, 12/03/2021 – Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam pelaksanaan jabatan Notaris guna proses pemberantasan atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimana jabatan Notaris cukup rentan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kegiatan yang dilaksanakan seara virtual dipandu oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Bapak Soleman Lilingan yang pada kesempatan ini menjadi moderator. Pada kegiatan ini Narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ibu Ferti Srikandi Sumanti memaparkan tentang Penerapan PMPJ bagi Notaris dan memandu secara virtual terkait Pengisian Kuesioner PMPJ guna Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sesuai Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 2.
Kemudian pada kesempatan ini dari PPATK juga memaparkan tentang Tata Cara Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Menurigakan (LTKM) yang dipaparkan oleh Ibu Merinda Naraswari yang memandu juga secara virtual terkait Tata Cara Pelaporan LTKM melalui Aplikasi Sistem Anti Pencucian Uang GoAML yang dicanangkan PPATK guna melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memperkuat pelaksanaan jabatan Notaris dalam rangka membantu pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta penguatan bagi Notaris agar menerapkan Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas sebagai Notaris guna terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan menggunakan jasa Notaris.