Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang diwakili oleh Ka Sub Bidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Ieriman Manda bersama staf mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Selasa (30/07).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan Statistik Sektoral. Diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan mengundang Kepala SKPD/Kementerian/Lembaga/Intansi di Provinsi Papua Barat.
Bertempat di Ruang Rapat Mokwam Lantai 3, Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, jalannya kegiatan dibuka dengan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba. Dalam sambutannya Jacob menekankan pentingnya data yang valid sebagai kunci utama kesuksesan pembangunan suatu negara.
“Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, mengidentifikasi prioritas pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya secara optimal,” ujarnya.
Fonataba menjelaskan bahwa, data demografis dan ekonomi memungkinkan identifikasi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, sehingga program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.
Selain itu, data juga mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, memastikan bahwa target-target strategis tercapai sesuai rencana. Ia menambahkan bahwa data merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional dan daerah, diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pemantauan pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.
Fonataba mengingatkan, setiap program pembangunan daerah harus merujuk pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPN. BPS sebagai penyedia data statistik resmi memiliki peran krusial dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan beragam data yang dihasilkan.
Sejalan dengan tuntutan program pembangunan yang lebih fokus pada visi Indonesia Emas 2045, BPS perlu menajamkan penyajian data dan indikator yang selaras dengan indikator utama dalam dokumen perencanaan baik RPJPD maupun RPJMD. Dalam kesempatan ini Pemerintah Provisi Papua barat juga melakukan Grand Launching Portal Kasuari Berseri.
Pembinaan Statistik Sektoral menjadi bagian dari Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI), utamanya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Portal Kasuari Berseri diharapkan menjadi sistem data rujukan utama yang dapat digunakan oleh berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan program dan melakukan evaluasi pembangunan.
“Dengan memahami betapa besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari Portal Kasuari Berseri ini, saya mengajak kita semua untuk mendukung dan memanfaatkan portal ini demi menuju Papua Barat Emas 2045,” ungkap Fonataba.
Kegiatan FGD Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini diharapkan dapat membantu semua pihak memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, khususnya dalam konteks statistik sektoral. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang berguna bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Papua Barat.
