Manokwari – Turun langsung ke UPT guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan data dukung dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Papua Barat. Untuk memenuhi data RKT-RB yang telah di tentukan, Sub Bagian Humas, Refromasi Birokrasi dan Teknnologi
Sorong, -Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah harmonisasikan 4 Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengharmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya (Ranpergub) Tahun 2023 bersama Pemprov PBD di Sorong, Rabu, (6/8).
Manokwari, - Gelar kegiatan Penyebaran Informasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat memberikan pencerahan melalui informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Illegal Migrant ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi Jajaran Kemenkumham Papua Barat juga Kanwil, Rabu, (6/8).
Dengan tujuan guna memberikan pencerahan sebanyak mungkin terkait Illegal Migrant
Manokwari – Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan pada satuan kerja (satker) mitra, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari melakukan Monitoring dan Evaluasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Rabu (06/09).
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan kali ini, Nur Achmad Taufiq dan Riko Julio Wenhar selaku
Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengikuti Rapat Koordinasi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2023 secara virtual, Rabu (06/09/23) di ruang Reformasi Birokrasi.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Kemenkumham RI menjelaskan bahwa kegiatan ini berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian
