Manokwari - Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat kembali melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Derah (Ranperda)Kabupaten Teluk Wondama secara Virtual, Kamis (02/05).
Adapun Ranpergub yang diharmonisasikan yakni tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024-2043. “untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah berdaya guna, berhasil guna, selaras, dan berkelanjutan serta memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama, diperlukan rencana tata ruang yang merupakan dasar dari pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,” jelas Amiruddin dari BP4D Kabupaten Teluk Wondama dalam sambutannya.
Kegiatan pengharmonisasian Ranpergub ini dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham), Agung Damarsasongko. “Keterlibatan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam Ranpergub ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 58 Ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” terang Agung.
Selanjutnya, pembahasan/pemaparan hasil perubahan serta penyesuaian Ranperda Kabupaten Teluk Wondama dijabarkan oleh Kepala Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kasubid P2HD), Hamid Badilah dan JFT Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
Dengan adanya harmonisasi rancangan ini, diharapkan dapat menjadi dasar dari pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Wondama.
KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
