Manokwari - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat melalui Bidang HAM telah menggelar Kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) Tahun 2024, Selasa (09/07) siang.
Kegiatan yang dihelat di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat tersebut, diikuti oleh para Pejabat Struktural Bidang HAM dan Kepala UPT Pemasyarakatan serta staf di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
"Pelarian Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya" yang merupakan wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat menjadi agenda yang dibahas kali ini.
Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakor DILKUMJAKPOL Tahun 2024 dan menghadirkan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Haposan Silalahi sebagai Narasumber.
Kepala Bidang HAM (Kabid HAM), Aloysius Fernandez selaku Moderator mengatakan bahwa SIPKUMHAM merupakan suatu sistem informasi yang bermanfaat untuk mengumpulkan data terkait permasalahan di bidang hukum dan HAM di masyarakat.
Lebih lanjut, Kabid HAM menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemui tersebut nantinya akan digunakan dalam mendukung pembuatan kebijakan, peningkatan kualitas penelitian, serta pelayanan publik di Lingkungan Kemenkumham RI, termasuk Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi di dalam Lapas/Rutan/LPKA di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kadivpas mengingatkan jajaran pemasyarakatan agar bekerja secara profesional, hindari bentuk penyimpangan dan laksanakan tugas sesuai dengan peraturan serta patuhi SOP yang berlaku.
Disamping itu, Kadivpas juga meminta kepada para Kepala UPT Pemasyarakatan agar mampu menjadi role-model dan menjadi teladan yang baik bagi staf di satuan kerja masing-masing serta maknai kembali program "Back to Basic" yang merupakan strategi dalam peningkatan kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan/LPKA.
Kadivpas berharap dengan adanya pemanfaatan aplikasi SIPKUMHAM, kiranya dapat memberikan solusi dan memudahkan pengawasan terhadap tantangan dan antisipasi dalam menghadapi kasus pelarian narapidana/tahanan pada UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kemenkumham Papua Barat.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
