Manokwari – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM kembali menyelenggarakan Webinar Series ke-6 dengan tema "Personal Branding ASN" pada Kamis (24/10). Acara yang diikuti oleh Kepala Divisi Keimigrasan, Achmad Brahmantyo Machmud beserta staff dari ruang rapat Kanwil Kemenkumham Papua Barat ini menghadirkan Dr. Yunus Triyonggo, CAHRI, Chairman of Steering Committee Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu menekankan pentingnya personal branding bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). "ASN yang memiliki personal branding yang kuat akan lebih mudah dikenal sebagai pribadi profesional, berdedikasi, dan berintegritas. Oleh karena itu, personal branding menjadi kunci penting bagi ASN untuk menampilkan kinerja dan capaian organisasi secara efektif kepada masyarakat," ujar Razilu.
Ia juga menegaskan bahwa ASN tidak hanya perlu bekerja dengan kompeten, tetapi juga harus mampu menampilkan citra diri yang kuat dan positif. "ASN perlu menampilkan citra diri yang positif agar masyarakat semakin percaya dalam menerima pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati," tambahnya.
Narasumber utama, Dr. Yunus Triyonggo, CAHRI, menyampaikan bahwa personal branding ASN harus sejalan dengan nilai "Bangga Melayani Bangsa." Menurutnya, seorang ASN yang memiliki personal branding yang baik akan mampu menunjukkan komitmen dan integritasnya dalam setiap aspek pelayanan publik. “Personal branding adalah cara seorang ASN menunjukkan identitas dan komitmen mereka kepada bangsa, sehingga masyarakat dapat melihat dedikasi dan profesionalisme dalam setiap tindakan,” jelas Dr. Yunus.
Webinar Series ini merupakan salah satu inisiatif strategis dari BPSDM Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas ASN di Kementerian Hukum dan HAM dengan pemenuhan peningkatan kompetensi 20 Jam Pembelajaran setiap tahunnya. Dengan mengikuti webinar ini, diharapkan ASN dapat lebih memahami pentingnya citra diri yang kuat serta menerapkannya dalam keseharian mereka sebagai pelayan publik.
Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum dan HAM berharap dapat mendorong terciptanya ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme yang kuat, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
