Manokwari – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat berkomitmen mendorong peningkatan Nilai Indeks Reformasi Hukum di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Komitmen ini sejalan dengan Proyek Perubahan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Edward James Sinaga, bersama timnya.
Dalam rangka mematangkan proyek perubahan tersebut, dilakukan rapat tim pada Senin (28/10) yang dipimpin langsung oleh Edward James Sinaga dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Piet Bukorsyom. Dalam sambutannya, Piet Bukorsyom menyampaikan apresiasi terhadap proyek perubahan ini, yang dinilai penting untuk membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan serta program yang telah diterapkan.
“Melalui upaya ini, kita dapat memastikan bahwa reformasi hukum berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Piet Bukorsyom.
Setelah sambutan tersebut, rapat dilanjutkan dengan pembahasan mengenai milestone jangka pendek proyek perubahan. Beberapa langkah yang dibahas meliputi pembentukan tim yang efektif, pembangunan komitmen bersama, penyusunan pedoman praktis, rencana aksi, pembentukan tim percepatan, penyusunan SOP, peningkatan kapasitas, implementasi, serta evaluasi dan pelaporan.
Edward James Sinaga berharap agar tim proyek perubahan dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dalam menjalankan Proyek Perubahan ini.
“Saya berharap semua anggota tim dapat saling mendukung dan berkontribusi demi keberhasilan proyek perubahan ini,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah yang telah disusun, diharapkan nilai indeks reformasi hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat meningkat secara signifikan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung terciptanya keadilan di wilayah tersebut.
