JAKARTA - Kemenkumham resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, mengatakan bahwa peraturan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan hak asasi manusia (HAM) menjadi dasar dalam setiap pembentukan regulasi nasional.
Hal itu disampaikan Dhahana pada hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024, Rabu (17/7). Pada kegiatan yang digelar di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta itu dihadiri langsung Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Piet Bukorsyim yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Edward James Sinaga dan Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong.
Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami menyadari pentingnya integrasi prinsip dan nilai HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, demi menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi setiap warga negara,” ujar Dhahana Putra
Peraturan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil dan politik.
Tujuan dari peraturan menteri ini adalah untuk memberikan panduan kepada lembaga negara dan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan agar materi muatan peraturan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip HAM.
“Kami berharap peraturan ini dapat meningkatkan pemahaman dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM,” tambah Dhahana.
Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, saling tergantung, kesetaraan, dan non-diskriminatif. Negara juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dan menjamin hak asasi manusia.
Sementara itu, Heni mengatakan Kemenkumham menekankan bahwa pengarusutamaan HAM adalah upaya untuk mengintegrasikan prinsip dan nilai HAM dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional perancang peraturan, analis hukum, serta pejabat lainnya yang berwenang.
"Peraturan ini juga mencakup langkah-langkah integrasi HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk menyusun konsep HAM dalam rancangan peraturan dan penormaan yang mengintegrasikan instrumen HAM," urai Heni.
Dengan penetapan Peraturan Menteri ini, Kemenkumham menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin hak asasi manusia serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.
"Kami mengajak masyarakat agar mendukung implementasi peraturan ini demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM," jelasnya.
